Formappi Heran, Politikus PSI Bongkar Kejanggalan Anggaran Malah Dilaporkan

Merdeka.com - Usulan RAPBD DKI sedang menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Pemprov DKI menganggarkan sejumlah poin dengan nilai yang fantastis, tak masuk di akal. Seperti anggaran pengadaan lem aibon menyentuh angka Rp 82 miliar.

Kejanggalan tersebut pertama kali diungkap William Aditya, politikus PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Sayangnya, temuan itu berujung akan dilaporkannya William ke Badan Etik DPRD karena dinilai telah melanggar etika oleh Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto.

Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus heran dengan sikap anggota DPRD DKI yang menolak cara PSI membuka anggaran ke publik. Padahal cara tersebut merupakan upaya menjauhkan anggota dewan dari sikap koruptif.

Sebelumnya, anggota DPRD Fraksi PSI, William Sarana, ditegur politisi Gerindra, Inggard Joshua, tidak etis dan tidak punya tata krama karena baru menjadi anggota DPRD dan membicarakan masalah lem aibon RAPBD di medsos, bukan di rapat DPRD.

"Yang dilakukan PSI sesungguhnya menegakkan etika, bagaimana menghidupkan nilai keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara. Di dalam negara demokrasi, DPRD itu hanyalah delegasi yang menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat selaku pemilik mandat. Jangan menyangka karena sudah terpilih, anggota DPRD bisa mewakili segala hak pemilik mandat dan karenanya mengambil keputusan atau membuat kebijakan tampa melibatkan pemilik mandat," katanya di Jakarta, Senin (4/11).

Lucius menjelaskan, apa yang dilakukan PSI dengan membuka proses pembahasan anggaran di DPRD DKI adalah bagian dari tanggungjawab atas pemilik mandat. Sebab konstituen perlu tahu bagaimana wakil mereka bekerja dalam membahas anggaran, apa saja yang dianggarkan dan berapa budget yang disediakan, lalu apakah anggaran itu rasional atau mengada-ada.

"Kerja wakil rakyat itu mestinya seperti yang dilakukan PSI itu. Mereka tahu diri bahwa mereka memang dipilih untuk bekerja atas mandat yang diberikan pemilih dan karenanya selalu memberitahukan apa yang dilakukan dalam proses yang terjadi di DPRD," terangnya.

Mengenai adanya pihak yang akan melaporkan PSI ke Badan Etik, dia menilai, upaya itu terlalu berlebihan. Sebab yang dilakukan partai yang dipimpin Grace Natalie itu untuk mengubah budaya yang telah lama ada di DPRD DKI Jakarta.

"Jadi alasan etik yang dipakai untuk memproses Anggota PSI yang bertindak dengan prinsip etis (etika) justru yang menyesatkan. Mereka berkelit menyalahkan PSI hanya karena tak mau menanggung malu atas penelanjangan anggaran janggal yang ada dalam KUA PPAS. Orang-orang ini menyempitkan etika hanya sebagai etiket, bukan nilai moral. Etiket itu sopan santun yang hidup dalam masyarakat. sementara etika itu memuat nilai moral universal. Korupsi itu coba dilindungi dengan basa basi etiket, soal sopan santun semata, bukan soal benar atau salah secara moral," tutup Lucius.