FPI Apresiasi Pemprov DKI Cabut Penghargaan Diskotek Colosseum
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut penghargaan Adikarya Wisata 2019 yang diberikan kepada diskotek Colosseum, Jakarta Barat. Langkah itu dilakukan setelah adanya hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan dugaan adanya kelalaian dari tim penilai.
Penghargaan diberikan Pemprov kepada Colosseum Jumat (6/12) pun menuai reaksi kontra. Tak sampai dua minggu, penghargaan itu kemudian dicabut dan disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Saefullah.
Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengapresiasi langkah tersebut. FPI merupakan satu dari beberapa pihak mengecam adanya penghargaan kepada Colosseum.
-
Di mana apresiasi bisa diberikan? Apresiasi dapat kita berikan pada segala hal.
-
Apa tujuan utama dari peningkatan kinerja kepariwisataan di Jawa Timur? Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan kinerja kepariwisataan pada berbagai lini, diantaranya pengembangan daya tarik wisata, penyusunan travel pattern, promosi pariwisata, pengembangan event daerah Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas SDM berbagai sektor kepariwisataan mulai dari hotel, restaurant, desa wisata, daya tarik wisata, homestay, operator, hingga tour leader, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, hingga media serta kegiatan kegiatan lain yang kiranya dapat meningkatkan kualitas dari kepariwisataan Jawa Timur mencakup atraksi, aksesbilitas, dan amenitas.
-
Bagaimana Desa Mukapayung mengembangkan pariwisata? Mengutip laman jadesta.kemenparekraf.go.id, masyarakat di Desa Mukapayung banyak yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Mereka mengembangkan sejumlah destinasi alam, mulai dari trail running, lembah curugan Gunung Putri, camping, hiking sampai panjat tebing.
-
Kenapa sektor pariwisata Lumajang diprioritaskan? Mengutip ANTARA, Pemkab Lumajang menetapkan sektor pariwisata menjadi program prioritas pembangunan pada tahun 2024. Penjabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan, pihaknya tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah pengunjung, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan.
-
Mengapa Pekan Budaya Tarakan penting? 'Masyarakat yang datang sangat antusias mengikuti pekan budaya di sini, dan mudah-mudahan terjalin silaturahmi antar suku dan budaya. Karena tahu di Tarakan ini masyarakat berbeda suku dan budaya,' lanjutnya.
-
Kenapa Desa Lemukih ingin mengembangkan potensi wisatanya? Melihat potensi yang dimiliki, Desa Lemukih kini sedang mengembangkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) diantaranya, Air Terjun Fiji, Gerombong, Ikut Sampi, Yeh Mampeh, Lalang dan Bengbengan.
Munarman mengatakan ketimbang memberikan penghargaan kepada tempat hiburan malam, Pemprov seharusnya fokus mengembangkan dan memberikan perhatian lebih terhadap potensi budaya pariwisata lainnya di DKI.
"Masih banyak potensi budaya, pariwisata di DKI Jakarta yang bisa dikembangkan daripada sekadar hiburan malam dan hura hura," kata Munarman saat dihubungi melalui WhatsApp, Jakarta, Selasa (17/12).
Lebih lanjut, ia menuturkan pencabutan Adikarya Wisata dari Colosseum sedikitnya akan menimbulkan persepsi beragam di publik. Namun demikian, ia mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tetap bergeming.
Pemprov, kata Munarman, dituntut tidak menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) dari satu kegiatan usaha sebagai penilaian dasar memberikan satu penghargaan.
"Jangan sekadar berorientasi PAD dan ekonomi, tidak ada gunanya PAD tinggi tapi tidak berkah," tukasnya.
Sikap serupa juga diutarakan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga. Sebagai komisi yang membidangi keuangan, Pandapotan mempertanyakan Disparbud memberikan anugerah kepada Colosseum.
Untuk itu, sebelum adanya pencabutan, Pandapotan mengaku akan memanggil Disparbud guna meminta klarifikasi.
"Kami akan pertanyakan saat rapat kerja," kata anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu, Jakarta, Senin (16/12).
Dia menuturkan, Pemprov seharusnya berhati-hati dan transparan dalam memberikan satu penghargaan, terlebih soal diskotek. Jika penghargaan tersebut menuai reaksi kontra, menurut Pandapotan ada satu langkah Pemprov yang dianggap tidak cermat.
Pencabutan penghargaan disampaikan Saefullah, Senin (16/12) sore. Saefullah mengatakan ada indikasi ketidakcermatan tim dalam melakukan penilaian, sehingga Colosseum dianggap patut mendapat penghargaan.
"Berdasarkan fakta tersebut maka pemberian Adikarya Wisata 2019 kepada Colosseum dibatalkan," kata Saefullah.
Ia menambahkan, atas insiden tersebut Gubernur Anies Baswedan segera memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap tim penilai. Jika dalam proses penilaian terjadi kelalaian, maka akan dicopot sementara dari jabatannya guna menunggu keputusan sanksi yang akan dijatuhkan.
"Jajaran yang terlibat sementara dinonaktifkan selama pemeriksaan," tandasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemda Bali telah menggelar rapat bersama seluruh wali kota setempat untuk menyepakati besaran tarif pajak hiburan karaoke hingga spa di bawah 40 persen.
Baca SelengkapnyaTingginya pungutan pajak industri hiburan tersebut justru mengancam kelangsungan pariwisata Indonesia.
Baca SelengkapnyaAturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, besaran pungutan bagi pajak hiburan berada di wewenang pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaJasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.
Baca SelengkapnyaDalam surat edaran itu dijelaskan usaha pariwisata yang wajib tutup pada satu hari sebelum Ramadhan hingga hari ketiga Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaWali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan perizinan Tempt Hiburan Malam itu bukan otoritas Pemkot Makassar.
Baca SelengkapnyaPemprov Bali mengataan dalam undang-undang juga melarang perjudian sehingga tidak bisa membangun kasino di Bali.
Baca SelengkapnyaHal ini menyusul aksi protes yang dilayangkan para pengusaha yang mengeluhkan tingginya pajak hiburan tertentu.
Baca SelengkapnyaHal ini terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang memberatkan para pengusaha hiburan.
Baca SelengkapnyaPendapat tersebut hanya alasan munafik yang dipakai untuk mematikan bisnis hiburan di Indonesia.
Baca Selengkapnya