Fraksi Golkar: Gaji Anggota DPRD Tidak Naik, yang Ada Kenaikan Tunjangan

Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan tidak ada kenaikan gaji terhadap anggota DPRD DKI. Basri mengatakan, kenaikan hanya pada numerasi tunjangan.

"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik, yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya," kata Basri kepada merdeka.com, Selasa (1/12).

Basri mengatakan, selama ini nilai tunjangan yang diterima legislatif Jakarta belum ada penyesuaian. Padahal, kegiatan anggota dewan ke daerah pemilihan masing-masing cukup intens untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Selain itu, Basri menggarisbawahi tentang wacana kenaikan nilai Rencana Kerja Tahunan (RKT) tidak dikelola langsung oleh tiap anggota DPRD DKI, melainkan Sekretaris Dewan.

"Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kita perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi. Untuk itu maka kita buat kegiatannya lebih banyak ke masyarakat supaya tugas dewan dalam menyerap aspirasi bisa terlaksana dan dananya jauh lebih sedikit daripada kalau pokok pikiran kita wujudkan," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta masyarakat tidak salah sangka atas kenaikan numerasi RKT terhadap DPRD DKI 2021. "Jadi jangan salah sangka dulu, niat dewan baik dan mulia, mau lurus dan benar dalam urusan tunjangan dan kegiatan," tegas dia.

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Dalam KUA-PPAS tersebut, ada kenaikan signifikan untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku tidak mengetahui nilai RKT Rp8,3 miliar yang akan diterima setiap anggota per tahunnya.

"Enggak tahu, banyak amat, dari mana itu dapat segitu? Aku baru tahu. Kalau dapat segitu makmur amat anggota dewan," ucap Gembong saat dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (28/11).

Gembong mengatakan, urusan nilai dari kegiatan RKT dapat dikonfirmasi langsung ke panitia khusus RKT. Namun, ia mengetahui ada kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya pada 2020 tidak ada, baru dimasukkan ke dalam daftar kegiatan RKT pada 2021.

Misalnya saja kegiatan sosialisasi Perda, sosialisasi kebangsaan. Menurut Gembong rencana dua kegiatan itu baru ada di 2021.

"Kalau kebijakannya saya tahu, iya bahwa kebijakan 2021 itu ada beberapa kegiatan yang tadinya tidak ada di dalam kegiatan dewan di 2020 akhirnya ada di 2021 contoh ada penyebarluasan (sosialisasi) peraturan," ujarnya.

Ia pun akan menindaklanjuti nilai tersebut kepada Pansus untuk mempertanyakan rincian nilai kegiatan yang muncul untuk RKT DPRD 2021.