Gelar kongres di kolong tol, korban penggusuran serukan lawan Ahok

Merdeka.com - Seratusan warga miskin korban penggusuran tergabung bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan Kongres Rakyat Lawan Penggusuran di bawah kolong Tol Wiyoto Wiyono, Penjaringan Jakarta Utara.

Mereka ini dari berbagai perwakilan dari 33 kelurahan yang se DKI Jakarta. Para penghuni rumah susun korban penggusuran meyakini bahwa pembangunan Ibu kota Jakarta hanya untuk kepentingan pengusaha, pemilik modal dan konglomerat.

Ketua Pelaksana Kongres sekaligus Ketua Umum SPRI Marlo Sitompul mengatakan, tidak ada cara lain lagi untuk menghentikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok.

"Tidak ada cara kompromi dan basa basi. Hanya ada satu kata, lawan!," tegas Marlo saat berorasi di hadapan warga korban penggusuran di Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (15/5).

Lebih jauh Marlo menegaskan bahwa pihaknya dari rakyat miskin, nelayan dan buruh serta mahasiswa pejuang demokrasi melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya terhadap penggusuran dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Bagi kami persatuan kekuatan rakyat di Jakarta merupakan cara yang paling benar dan tepat. Perlawanan itu harus didukung untuk melawan kebijakan Gubernur Ahok yang terus menerus menindas kehidupan rakyat miskin, nelayan dan kaum buruh," tandasnya.

Marlo menegaskan warga Jakarta tidak boleh lagi mudah percaya dengan bujuk rayu elite politik yang saat ini berlomba-lomba merebut simpati warga miskin korban penggusuran.

"Elite politik dari dulu tidak pernah punya keseriusan membela rakyat. Kini mereka berlomba-lomba tampil seperti pahlawan kesiangan dan siap melawan Ahok," paparnya.

Menurutnya, warga Jakarta tidak boleh keliru dalam melawan Ahok seperti menyebarkan isu kebencian SARA. Cara-cara ini yang sering disebarluaskan oleh sebagian pihak yang tak mengerti akar persoalan yang terjadi.

"Untuk dapat membangun kota Jakarta yang manusiawi dan berkeadilan yang harus dilakukan ialah dengan cara menata ruang kota yang partisipatif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat," katanya.

Di samping itu, sambung Marlo, dengan cara membatasi kepemilikan tanah atau lahan oleh para pengusaha.

"Sejatinya tanah itu untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan investor. Pemerintah juga harus membangun perumahan yang murah, layak dan sehat untuk warga, bukan malah dijadikan komersialisasi layaknya rusun," pungkasnya. (mdk/hhw)