Gerindra bantu Anies soal Tanah Abang: Produk dia atau pemimpin sebelumnya

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengaku partainya akan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tengah bersiteru dengan lembaga Ombudsman terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, Gerindra akan mengkaji permasalahan tersebut.

"Ya kita akan kaji. Kita akan bantu Anies Baswedan. Apakah ini produk dia atau produk sebelumnya atau exsist. Bisa saja gitu loh," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Pengkajian itu kata Desmond akan dilakukan secara internal. Serta akan dilaksanakan seusai ada putusan Ombudsman.

"Kalau ada putusannya kan kita perlu melakukan kajian yang mendalam karena Gerindra cukup orang untuk melakukan kajian. Apakah ini murni kesalahan yang dilakukan Anies karena dia baru, tidak memahami aturan atau memang ada by proses exsist dari sesuatu hal dimasa lalu ya yang dia harus ambil keputusan," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa partainya bisa saja melihat adanya upaya politis terkait masalah yang menimpa Anies. Namun spekulasi itu, kata Desmond, tidak perlu ditanggapi lebih lanjut sebelum ada putusan yang sah.

"Ya bisa aja kami baca itu. Kenapa kami harus layani ini kalau lembaga negara digunakan untuk itu berarti lembaga ini sudah engga benar. Biar kita tunggu aja putusannya kan belum ada. Kalau ada ini betul kita kaji. apakah ini berbau politiking dan macam-macam sepeti itu kami tdk bisa berkomentar sekarang," ucapnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI tidak utama-utama akan diberikan penalti administrasi untuk Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan tidak main-main. Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, hukuman itu mungkin saja diberikan jika Anies tidak kooperatif terkait Laporan Hasil Akhir (LHAP) Ombudsman terhadap konsep penataan PKL Tanah Abang.

"Kita panggil dulu, nanti saat ini masih kekeuh dengan berbagai alasan baru. Kita lihat niat baik Anies dulu," kata Adrianus di kantor Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta, Selasa (27/3).