Gerindra dan NasDem Tolak Usulan Bansos Sembako Diubah Jadi Bantuan Tunai

Merdeka.com - Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta menolak usulan bantuan sosial (Bansos) sembako diganti dengan bantuan tunai. Anggota DPRD Fraksi Gerindra Syarif mengatakan tidak tepat Bansos berupa uang.

Dia menjelaskan, penolakan usulan itu dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan, yaitu warga justru lebih sering beraktivitas ke luar rumah. Hal ini kontradiktif dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kalau diganti BLT orang kemudian secara masif bisa keluar rumah berbelanja, dan berpotensi belanja bukan sembako. Kan PSBB inti tujuannya agar masyarakat dicegah keluar rumah," ujar Syarif, Rabu (6/5).

Kendati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganjurkan warganya untuk belanja secara online, Syarif menilai anjuran itu tidak menjangkau seluruh warganya. Oleh karena itu, dia bersikukuh menolak usulan pergantian bentuk bantuan dari sembako ke bantuan tunai.

"Belanja online tidak bisa menjangkau sampai jutaan kepala keluarga," kata Syarif.

Senada dengan Gerindra, Fraksi NasDem menilai Bansos harus tetap berbentuk sembako. Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino menuturkan, apapun alasannya, distribusi tidak melulu mulus. Jika usulan pergantian Bansos sembako menjadi BLT, menurutnya sangat riskan.

Dia menuturkan, apa yang telah dikerjakan Pemprov pada distribusi tahap pertama, sebaiknya tetap diteruskan. Soal koreksi data, menurutnya bisa dilakukan bersamaan dengan proses distribusi.

"Tidak setuju. Harus tetap sembako. Masalah data itu bukan hanya DKI yang ada masalah tapi pasti di setiap provinsi juga ditemui hal serupa," kata Wibi.

Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta mengusulkan pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diganti dengan bantuan langsung tunai. Pada tahap PSBB pertama, Bansos yang didistribusikan Pemprov DKI berupa kebutuhan pangan.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menuturkan, usulan ini diutarakan setelah mengevaluasi PSBB pertama. Menurutnya, kendala distribusi sebelumnya selain data yang tidak tepat sasaran, stok kebutuhan pangan dari vendor turut andil menyebabkan sengkarut distribusi Bansos.

"Bentuk Bantuan Langsung Tunai (Cash Transfer) ada beberapa keuntungan dalam penyaluran, pemerintah daerah terhindar dari kesulitan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok warga secara langsung," katanya, Selasa (5/5).

Dia mengungkapkan, keuntungan Pemprov DKI memberikan bantuan tunai karena akan menghemat dari biaya pengemasan sembako. Lagi pula, imbuhnya, warga memiliki kebebasan untuk memilih pangan sesuai kebutuhan mereka jika diberikan bantuan tunai.

"Warga penerima mendapatkan kebebasan untuk menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama Covid-19," ujarnya.

Untuk teknis pemberian bantuan langsung tunainya, menurut Mujiyono, dapat dilakukan melalui transfer bank bagi warga yang memiliki rekening atau diberikan secara tunai bagi warga tidak memiliki rekening.