Ini alasan Ahok ngotot hilangkan BBM subsidi di Jakarta

Merdeka.com - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku telah menemui Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian Pengawasan Pembangunan (UKP4) untuk membahas rencana penghapusan BBM subsidi di DKI Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ahok menjelaskan alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menghapus BBM subsidi tersebut.

"UKP4 ingin mengetahui kenapa keputusannya seperti itu, kita bilang lifting minyak kan tidak capai target. Kemudian, mata uang dolar kan naik terus. Ini ibarat orang kena usus buntu dikasih Panadol satu hari saja terus jebol. Nah, kita harus lakukan dan mereka setuju," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

Menurut Ahok, pemerintah pusat setuju dengan usulan Pemprov terkait penghapusan BBM subsidi di Jakarta. Namun, ada perbedaan persepsi yang membuat pemerintah pusat pada awalnya tidak setuju rencana tersebut.

"Mereka juga setuju tetapi awalnya mereka berpikir kalau uang subsidi mau dipindahkan ke DKI Jakarta dari APBN. Kami tidak pernah berpikir uang itu untuk kami. Kami berpikir dengan uang subsidi itu anda bisa bangun transportasi massal seperti kereta loop line dan bangun pelabuhan-pelabuhan kasih ke yang lain jangan di Jakarta. Mereka berpikir awalnya seperti itu. Makanya awalnya mereka kurang setuju," jelas Ahok.

Ahok menambahkan Pemprov DKI akan menyiapkan bus-bus untuk transportasi massal sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat dibatasi. Pasalnya, akan banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal jika BBM subsidi dihapus.

"Kan target kami kurangi pemakaian kendaraan pribadi di Jakarta. Kalau anda ngisi di luar DKI kan gak tahan juga di DKI musti bolak balik. Rugi kan. Itu kita mau batasi," kata dia.

Politisi Gerindra ini mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga akan meminta Pertamina untuk mengurangi pemberian jatah BBM subsidi di DKI Jakarta.

"Gubernur bisa berhak untuk minta kuota BBM dibatasi. Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pakai BBM subsidi. Jadi, kamu yang mampu beli mobil jadi harus beli BBM non subsidi. Misalnya, dia bilang saya enggak sanggup, ya udah jangan dipakai," kata Ahok.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga akan mengeluarkan aturan pelarangan pemakaian Radio Frequency Identification (RFID) untuk kendaraan pribadi. "RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID. Kita bisa minta dari gubernur untuk keluarkan aturan itu," pungkas dia.