Iuran BPJS Naik, DKI Usul Penambahan Anggaran Penerima Bantuan Rp1 Triliun

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda DKI Jakarta Suharti menambah usulan anggaran 2020 untuk alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan. Penambahan itu dilakukan seiring kenaikan biaya premi 100 persen.

Suharti mengatakan nilai tambahan yang diajukan sebesar Rp1 triliun lebih. Jika usulan ini disetujui, alokasi BPJS untuk PBI di atas Rp2,5 triliun.

"Untuk BPJS saja dari Rp1,4 triliun sekarang naik Rp1,1 sekitar 1 triliun lah dibutuhkan kenaikan anggaran. Jadi total Rp2,5 triliun," ujar Suharti, Jumat (15/11).

Suharti menjelaskan usulan ini masih dibahas di Komisi E DPRD. Ia berharap usulan ini disetujui, kendati kondisi keuangan Jakarta mengalami defisit.

"Nanti dibahas di Banggar," ujarnya.

Diketahui pemerintah telah memutuskan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen, namun tidak semua kalangan masyarakat terkena kenaikan.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, kalangan yang tidak mengalami kenaikan iuran adalah kelompok buruh yang pendapatannya di bawah Rp8 juta per bulan.

Kenaikan iuran tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 34, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III akan meningkat menjadi 42 ribu dari saat ini Rp25.250, iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp110 ribu dari saat ini Rp51 ribu, lalu iuran kelas I akan naik menjadi Rp160 ribu dari sekarang ini sebesar Rp80 ribu.