Jika berhasil, program bedah rumah tak tutup kemungkinan pakai APBD

Merdeka.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Arifin mengatakan bahwa program bedah tidak ada dalam program pemerintah provinsi dan tidak dianggarkan dalam APBD. Akhirnya, sementara dipakai bantuan dari CSR.

"Bedah rumah yang dilakukan sekarang ini di Jakarta Utara memang bantuannya dari CSR," kata Arifin, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/4).

Arifin berpendapat, pendanaan bedah rumah dari dana CSR adalah sebagai salah satu bentuk kewajiban perusahaan kepada masyarakat. "Namanya perusahaan-perusahaan kan punya kewajiban CSR, nah salah satu bentuk CSR nya adalah bedah rumah," ujar Arifin.

Arifin melanjutkan, program bedah rumah dengan CSR ini dilakukan berangkat dari banyaknya laporan yang masuk tentang rumah-rumah yang kumuh dan perlu diperbaiki di Ibu Kota. Sementara itu, kata Arifin, pihaknya tidak punya dana karena bedah rumah tidak masuk dalam APBD.

"Begitu kita dapat data bahwa ada rumah-rumah yang perlu diperbaiki, di satu sisi kita anggaran enggak punya. Nah kemudian ada CSR yang mau bantu, yaudah kami saja yang kerjain dengan anggaran kita. Nah kan berarti kita ketemu jodohnya nih, di satu sisi kita belom punya anggaran, dia mau ngerjain bedah rumah. Ya kita respons," terang Arifin.

Arifin menyebutkan, untuk tahun ini keseluruhan program bedah rumah menggunakan program CSR. Namun, tidak menutup kemungkinan tahun depan program tersebut sudah masuk ke dalam APBD.

"Ya kalau APBD dalam artian gini ya, bisa saja sih diusulkan dalam APBDL atau diusulkan untuk 2018 sejauh uregnsinya kayak apa," tandas Arifin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah‎ mengatakan, jika uji coba program bedah rumah berhasil maka akan dilanjutkan kembali. Namun belum tentu menggunakan dana CSR, melainkan memakai APBD DKI Jakarta.

"Jadi uang materialnya kita titip di Dinas Perumahan, kita titip untuk beli semen, material, kayu atau baja besi ringan‎ dan yang mengerjakan adalah tim PPSU, dinas perumahan, juga PU Air ikut semua kami berdayakan," katanya.

Dia mengungkapkan, program beda rumah ini merupakan pola kedua setelah rumah susun, seperti kampung deret untuk kepentingan warga Jakarta.‎ Terkait penganggaran di APBD DKI nantinya akan dilakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.

"Nanti bulan Mei kita akan ajukan perubahan drafnya di 2017 ini. Karena perubahan di 2017 ini angkanya sangat signifikan ada Rp 1,1 triliun dari Dinas Perumahan," tutupnya. (mdk/eko)