Jika Tak Selesai Tahun Ini, Ketua Pansus Yakin Anies Akan Pilih Wagub Sendiri

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ongen Sangaji menyakini nantinya Anies Baswedan akan memilih pendampingnya sendiri. Pasalnya hingga saat ini Gerindra dan PKS masih belum sejalan untuk mencari pengganti Sandiaga Uno.

Dia menjelaskan, anggota DPRD DKI periode 2019-2024 belum tentu sempat menyiapkan alat kelengkapan dewan untuk membahas Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena waktu paling memungkinkan untuk menetapkan pendamping Anies adalah tahun ini.

"Kalau DPRD periode 2019-2024 juga enggak kekejar. Karena nantinya Anies yang pilih sendiri. Soalnya April 2020 kelengkapan DPRD baru selesai. Terus bikin Pansus itu bisa satu bulan. Ya jadinya tahun depan Anies bisa pilih Wagub langsung," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (29/7).

Orang lain juga bertanya?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan revisinya Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, DPRD DKI masih memiliki waktu kurang lebih enam bulan untuk memilih Wakil Gubernur DKI. Hingga nantinya, Anies akan dapat memilih pendampingnya jika masa jabatannya tinggal 18 bulan.

Untuk itu, Ongen meminta kepada Gerindra dan PKS untuk dapat menyamakan persepsi mengenai sosok pengganti Sandiaga. Jangan sampai nantinya kepentingan dua partai tersebut tidak terakomodir saat Anies memilih Wagub sendiri.

"Sebagai ketua pansus paling tidak Gerindra dan PKS duduk bareng menyelesaikan ini. Berhati besar untuk memilih Wagub ya ini momennya. Kalau mereka nunggu DPRD 2019, saya berkeyakinan Anies bakal milih sendiri," tutupnya.

Sebelumnya, harapan warga DKI Jakarta memiliki Wakil Gubernur (Wagub) dalam waktu dekat ini tampaknya belum bisa terwujud. Padahal dua nama kandidat pengganti Sandiaga Uno telah disetujui oleh partai pengusung.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, rapat paripurna untuk pemilihan Wagub DKI Jakarta belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab, rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk penentuan tata tertib (Tatib) saja belum juga jadi dilakukan. Sedangkan, rapat paripurna harus didahului dengan rapimgab.

"Tahapan Rapimgab dilalui dulu, baru penjadwalan paripurna pengesahan tatib," tutur Gembong saat dihubungi, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019.

(mdk/fik)