Jokowi siapkan dana Waduk Ciawi, meski Bupati Bogor diciduk KPK
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap menyiapkan dana pembangunan Waduk Ciawi untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), seharusnya proyek Waduk Ciawi sudah bisa dimulai bulan ini jika Bupati Bogor Rahmat Yasin tak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang jelas untuk pembangunan Waduk Ciawi kami siap uangnya siap untuk pembebasan tanah, tapi kita tidak mau langkahi. Sebetulnya bulan ini sudah mau melangkah, tapi kejadian itu kan di luar dugaan," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/5).
Jokowi tidak dapat memastikan kapan pemberian bantuan dana ini akan dilanjutkan. Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta menargetkan akhir tahun ini dapat menyelesaikan pembebasan lahan dan mulai pembangunan waduk dengan luas 180 hektar tersebut.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
"Ya belum ngerti kapan lanjutnya. Artinya kita sudah semua siapin, target kita akhir tahun ini udah selesai pembebasan tanahnya. Tahun depan udah dimulai Megamendung seluas 180 hektar," tutupnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan, pemberian hibah sebesar Rp 1,2 triliun itu dimaksudkan supaya pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi bisa cepat dilaksanakan. Karena pembangunan dua waduk itu sebenarnya sudah direncanakan sejak 10 tahun yang lalu.
Seperti diketahui, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) malam ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Pertama di salah satu restoran di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan satu lagi di salah satu rumah di Perumahan Yasmin, Bogor.
Sedangkan untuk Bupati Bogor, Rahmat Yasin, penangkapan dilakukan di salah satu rumah di Perumahan Yasmin sekitar pukul 19.00 WIB.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menuturkan, pembangunan Sodetan Ciliwung akan mengatasi banjir di Jakarta sekitar 62 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi blak-blakan biang kerok pembangunan Sodetan Ciliwung sampai memakan waktu 11 tahun.
Baca SelengkapnyaSelain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal kasus korupsi Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, pemerintah daerah Sumatera Barat telah menyiapkan lahan untuk relokasi warga.
Baca SelengkapnyaAnies menantang untuk dilakukan audit pembangunan Sodetan Ciliwung.
Baca SelengkapnyaDi depan warga yang hadir, Jokowi memamerkan kinerja PUPR dalam memperbaiki jalan yang sudah lama rusak.
Baca SelengkapnyaUsai mengundang Jokowi, RK kemudian berharap agar nantinya mantan Wali Kota Solo itu dapat hadir nantinya.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Jawa Tengah tak terkait kampanye Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya