Kebijakan-kebijakan Ahok yang lahir dari kekesalan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok dikenal sebagai sosok pemimpin kerap marah-marah bila melihat kejanggalan. Bahkan banyak kebijakan dilahirkan hasil buah kekesalan.

Dia pernah setop mobil jemputan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI. Kebijakan ini diberlakukan lantaran Ahok jengah melihat para PNS tua lakukan bully kepada juniornya.

"Sekarang kita tanya sama PNS ya, ini namanya ngelunjak, betul-betul ngelunjak sekarang saya bilang. Kita kasih bus pagi-pagi datang tanya sama PNS muda, bisa naik enggak?. Dibully loh di dalam bus sama yang sudah duduk, merasa kursi punya dia," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 22 Januari 2016 lalu.

Selain adanya bully, bus itu diketahui sering melakukan pungutan liar alias pungli tiap bulan. Ahok mengatakan bus jemputan sering disalahgunakan untuk bus jemputan umum.

"Terus kalau ada yang penumpang biasa naik (bus jemputan) boleh naik enggak? Boleh, dipungutin duit malah. Kedua, ada iuran bulanan lagi, Rp 75.000 sampai Rp 100.000," ungkapnya.

Kondisi ini akhirnya membuat dia membuat kebijakan setop bus jemputan PNS. Kebijakan itu mulai diberlkukan sejak 25 Januari 2015.

"Iya betul (operasional bus jemputan bagi PNS DKI diberhentikan), mulai tanggal 25 Januari," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, Kamis 21 Januari 2016 lalu.

Heru mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki 10 bus jemputan yang menjemput PNS di Balai Kota. Untuk operasional, bus single dan berukuran sedang ini disebar 2-3 unit di tiap kantor Wali Kota.

Penghapusan operasional bus jemputan bagi PNS DKI Jakarta ini diketahui dari Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. Dalam surat itu, disebutkan operasional bus jemputan bagi PNS DKI diberhentikan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 18 Januari lalu dan mulai diberlakukan pada 25 Januari 2016.

Ada lagi kebijakan Ahok diusulkan dari kekesalan. Belakangan ini, dia kembali mewacanakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di seluruh Jakarta.

Awalnya Ahok merasa penghapusan ini perlu lantaran negara sudah berlaku boros. Namun, itu bukan alasan utama. Dia ternyata kesal terhadap angkutan umum kota (angkot).

Bekas politisi Partai Gerindra itu menuturkan para pengusaha angkot belum bersedia untuk beralih dari premium ke menjadi Compressed Natural Gas (CNG). Padahal, Pemprov DKI Jakarta telah merekomendasikan sejak tiga tahun lalu.

"Kalau bandel saya setop premium!," ancam Ahok, Rabu (3/2) kemarin.

Kekesalan Ahok setelah mendengar alasan para pengusaha angkutan umum itu. Sebab, mereka menilai Pemprov DKI belum menyediakan Mobile Refueling Unit (MRU).

MRU sendiri merupakan unit pengisian bahan bakar gas berupa CNG yang dapat berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain (mobile). Biasanya penempatan diprioritaskan untuk lokasi yang tidak terjangkau oleh pipa gas.

"Yang jadi masalah sekarang kan angkot. angkot dan mikrolet. Tapi angkot dan mikrolet juga tidak fair. Saya sudah teriak-teriak suruh ganti gas berapa lama. Tiga tahun loh. Terus waktu itu dia bilang susah ngisi gas. Terus saya korbankan semua taman ada MRU," katanya.

Wacana Ahok bakal menghapus premium di Jakarta ternyata mendapat kritik DPRD DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menilai rencana tersebut sangat tidak berdasar. Dia menganggap banyak masyarakat kalangan bawah yang masih menggunakan premium untuk aktivitas sehari-hari.

"Enggak segampang itu berpikirnya, yang membutuhkan (premium) tuh banyak. Jangan dipikir premium itu enggak dipakai orang kaya. Yang punya motor itu jangan dianggap orang berkemampuan. Itu cara berpikir yang salah," kata Taufik, kemarin.

Lebih lanjut, kata dia, tidak semua masyarakat memiliki penghasilan yang besar. Sehingga dia yakin akan banyak gelombang penolakan atas rencana mantan Bupati Belitung Timur ini.

"Jakarta itu lahir kan bukan langsung jadi orang kaya. Orang lahir kan enggak semua kayak dia orang kayak," terangnya.