Kemenhub ribet, Ahok akan gandeng Adhi Karya bangun LRT

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Rencananya pertemuan yang akan membahas kesiapan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek tersebut akan dilakukan sore hari ini.

Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, pembangunan LRT ini masih terkendala dengan perbedaan pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan.

Dia mengusulkan untuk memakai rel berukuran 1.435 mm. Rel tersebut lebih lebar dari ukuran rel pada LRT yang dibiayai Kemenhub yakni berukuran 1067 mm.

"Mau bahas bahwa kita harus kerjasama, Adhi Karya kerjain, kalau Menhub tidak mau mengambil alih, yang dikerjakan Adhi Karya, maka ini jadi bisnis Adhi Karya untuk LRT," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Dia menjelaskan, langkah tersebut sangat mungkin dilakukan kareka perizinan sepenuhnya berada di Pemprov DKI Jakarta.

"Tentu izinnya harus dari kami. Karena ini akan masuk ke Jakarta. Harus bicara dengan BUMN. Apa join nanti saya gak tau," tutup Ahok.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah jika pengerjaan kereta ringan atau LRT Jabodetabek akan tertunda. Namun memang pengerjaannya baru akan dimulai menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

Keputusan ini penting, karena adanya perbedaan konsep pembangunan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perhubungan.

"Bukan batal, sementara Menhub baru akan membayar kalau sudah ada keputusan ratas Presiden," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/5).

Namun, Ahok mengakui, LRT Jabodetabek yang membentang dari Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 54,5 kilometer (km) tidak bisa beroperasi di 2018 atau sebelum pagelaran Asian Games 2018 di Jakarta.

"ASEAN Games kan ga perlu dari sana," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko mengatakan, LRT Jabodetabek ini tidak dapat beroperasi pada 2018. Kemungkinan proyek kereta ringan ini baru akan siap pada 2019.

"LRT Jabodetabek nggak bisa kejar Asian Games, nggak mungkin 2018, jadi bisa 2019 karena masalah di Jakarta kompleks," katanya saat acara press background di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (10/5).

Persoalan ini bukan tanpa sebab. Awalnya, proyek LRT Jabodetabek dibiayai oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub lantas menunjuk PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebagai kontraktor untuk pekerjaan prasarana seperti rel dan stasiun. Proyek ini telah groundbreaking pada 9 September 2015 namun kelanjutan pekerjaan proyek ini dipastikan tidak berjalan mulus.

Kemenhub masih berpegangan pada Perpres 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kerata Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Proyek ini ditanggung APBN dan memakai lebar rel 1067 mm. Namun muncul Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkerataapian Umum Di DKI Jakarta. Dalam Perpres ini, proyek LRT Jabodetabek yang jalurnya masuk ke wilayah DKI Jakarta akan dibiayai oleh APBD DKI Jakarta.

Di sini lah awal mula persoalan. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) ingin agar jalur kereta LRT yang lewat di Jakarta memakai rel berukuran 1435 mm, lebih lebar dari ukuran rel pada LRT yang dibiayai Kemenhub yakni berukuran 1067 mm.

"DKI memutuskan pakai 1435, Kemenhub pakai 1067," jelasnya.

Kemenhub masih berpandangan bahwa lebar rel (gauge) 1067 mm dinilai telah dipakai pada rel KRL Jabodetabek dan jalur kereta Jawa. Biaya investasi rel ukuran 1067 mm juga lebih murah namun Gubernur DKI berpandangan beda.

Akibatnya, Adhi Karya sebagai kontraktor dalam posisi 'bingung' untuk melanjutkan proyek ini.

Kemenhub, lanjut Hermanto, bisa saja mengikuti standar DKI yakni 1435 namun harus diputuskan dalam Rapat Terbatas (Ratas). "Kalau ada perubahan Ratas pakai lebar spoor 1435 tapi asal diputuskan (Ratas), Ini nanti akan dinaikkan ke Presiden," ujarnya.