LBH tuding ada pencurian pasir di balik reklamasi Teluk Jakarta

Merdeka.com - Kuasa hukum nelayan, Tigor Hutapea menyebutkan reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan karena Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Komisi IV sudah sepakat menolak proyek tersebut dilanjutkan. Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, harus menaati kesepakatan tersebut.

"Pak Ahok punya keinginan politik dan kepatuhan dipilih masyarakat, kebijakan kewenangan menghentikan pelaksanaan reklamasi, pulau G dan pulau D terus dihentikan," kata Tigor di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (16/4).

Sebab, kata dia, jika reklamasi dihentikan para nelayan bisa mengambil keuntungan yang diperoleh dari tangkapan ikan. Selain itu, Pemprov DKI seharusnya membangun permukiman rumah-rumah nelayan.

"Sumber daya ikan apabila dikelola baik ada perbaikan lingkungan, kedua daerah Teluk Jakarta bagus dengan biota atau ekosistem laut-lautnya. Ketiga di sana ada kampung nelayan ada satu hal bagus bisnis wisata," kata dia.

Lanjut dia, pengambilan pasir untuk reklamasi tersebut telah melanggar perizinan. Pasir yang diambil dari Lontar Banten dan Pulau Seribu diduga ada pencurian pasir.

"Pasir diambil dari Lontar Banten lihat dampak masyarakat di sana juga gaduh. Pulau Seribu juga ada dugaan pencurian pasir, pulau penadah untuk dijadikan alat bukti konsekuensi logis saja," jelasnya.

Dia menambahkan, jika pasir untuk reklamasi diatur dalam perizinan amdal, di mana wilayah yang tak mempunyai dampak lingkungan ke depannya.