Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lihat Kondisi Ekonomi, Anies Kaji Penerimaan Pajak dan KUA PPAS 2020

Lihat Kondisi Ekonomi, Anies Kaji Penerimaan Pajak dan KUA PPAS 2020 Mobil listrik konvoi GBK-Monas. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta peningkatan penerimaan pajak daerah serta mengkaji ulang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. Kajian ini dilakukan menyusul perkiraan ketidakpastian ekonomi global saat ini dan beberapa tahun ke depan.

Anies mengatakan, karena dampak dari ketidakpastian perekonomian global mau tidak mau akan memberikan dampak pada kontraksi perekonomian nasional yang akhirnya berdampak pada Jakarta sendiri.

"Jadi kita mengalami dampak dari kontraksi perekonomian nasional. Coba kalau teman-teman lihat, angka pertumbuhan ekonomi nasional dan DKI Jakarta di kuartal ke-2 dan ke-3 itu mengalami penurunan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/10).

Orang lain juga bertanya?

Karena dampak yang dirasakan itulah, dia mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah meninjau kembali rancangan anggaran untuk 2020 dengan mempertimbangkan secara lebih akurat potensi kontraksi perekonomian tahun depan.

"Karena itulah kenapa rancangan juga kita tuntaskan dulu baru nanti sesudah disepakati bersama DPRD. Karena yang ada sekarang baru draf KUA-PPAS. Kalau itu sudah baru nanti kita sama-sama umumkan," jelasnya.

Untuk menyiasati pendapatan daerah di tengah perekonomian global yang tak menentu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD), sebagai badan yang bertanggung jawab atas penerimaan daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dari penerimaan pajak.

"Ini digenjot. Yang sebelumnya tidak terjangkau, dijangkau. Yang pendataannya kemarin belum akurat, diakuratkan. Karena itu kami mendorong fiskal kadaster untuk mendata objek pajak. Harapannya itu akan bisa menjaga pemasukan untuk DKI Jakarta," terangnya.

Seperti dilansir dari Antara, Anies juga menjamin fasilitas dan kemudahan bagi dunia usaha untuk meningkatkan investasi di Jakarta.

"Kemudahan dalam berusaha akan kita fasilitasi jauh lebih baik lagi. Supaya investasi dan kegiatan usaha bisa bergerak dengan baik di Jakarta," tutupnya.

Dari informasi yang didapatkan, total anggaran 2020 DKI Jakarta pada rancangan KUA-PPAS yang diusulkan adalah sekitar Rp95,995 triliun yang terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp87,224 triliun, belanja daerah sekitar Rp84,203 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp8,770 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11,791 triliun.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia

Indonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
Di ISF 2024, Sri Mulyani: Situasi Ekonomi Global Sedang Tidak Baik hingga 2026
Di ISF 2024, Sri Mulyani: Situasi Ekonomi Global Sedang Tidak Baik hingga 2026

Situasi global yang tidak berjalan baik saat ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semakin merosot.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Parahnya Imbas Gejolak Ekonomi Global ke Indonesia
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Parahnya Imbas Gejolak Ekonomi Global ke Indonesia

Indeks kinerja manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia terkontraksi di level 49,3.

Baca Selengkapnya
Ternyata Begini Dampak Parah Bakal Dirasakan Indonesia Jika Ekonomi AS Resesi
Ternyata Begini Dampak Parah Bakal Dirasakan Indonesia Jika Ekonomi AS Resesi

Angka pengangguran yang melonjak tak terduga di Amerika Serikat (AS).

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Geopolitik Bikin Investasi Lambat
Sri Mulyani: Geopolitik Bikin Investasi Lambat

Indonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bakal Gerus Penerimaan Negara Tahun Depan
Hati-Hati, Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bakal Gerus Penerimaan Negara Tahun Depan

Kusfiardi menekankan perlunya kebijakan fiskal yang hati-hati dan proaktif, termasuk dalam pengelolaan investasi infrastruktur yang strategis.

Baca Selengkapnya
Ketua KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia di Triwulan I-2024 Masih Terjaga
Ketua KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia di Triwulan I-2024 Masih Terjaga

Hal itu didukung oleh kondisi dari APBN kebijakan fiskal, kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan sektor keuangan yang stabil.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Waspadai Konflik Timur Tengah Hingga Pelemahan Ekonomi China
Pemerintah Waspadai Konflik Timur Tengah Hingga Pelemahan Ekonomi China

Ada beberapa isu yang menjadi perhatian pemerintah di tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Ada Ketegangan Geopolitik, BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,9 Persen
Ada Ketegangan Geopolitik, BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 2,9 Persen

Ekonomi dunia diperkirakan melambat akibat konflik global saat ini.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI: Ekonomi AS Menguat, Ketidakpastian Global Masih Tinggi
Gubernur BI: Ekonomi AS Menguat, Ketidakpastian Global Masih Tinggi

Kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global.

Baca Selengkapnya
Donald Trump Jadi Presiden Amerika, Bank Indonesia Wanti-wanti Lima Hal Ini
Donald Trump Jadi Presiden Amerika, Bank Indonesia Wanti-wanti Lima Hal Ini

Terdapat lima aspek utama yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ekonomi dan politik di bawah kepemimpinan Trump.

Baca Selengkapnya
Gejolak di Timur Tengah Semakin Mencekam, APBN Aman untuk Jaga Ekonomi Indonesia
Gejolak di Timur Tengah Semakin Mencekam, APBN Aman untuk Jaga Ekonomi Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang sebagai alat untuk menyerap berbagai shock absorber.

Baca Selengkapnya