Lihat Kondisi Ekonomi, Anies Kaji Penerimaan Pajak dan KUA PPAS 2020
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta peningkatan penerimaan pajak daerah serta mengkaji ulang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. Kajian ini dilakukan menyusul perkiraan ketidakpastian ekonomi global saat ini dan beberapa tahun ke depan.
Anies mengatakan, karena dampak dari ketidakpastian perekonomian global mau tidak mau akan memberikan dampak pada kontraksi perekonomian nasional yang akhirnya berdampak pada Jakarta sendiri.
"Jadi kita mengalami dampak dari kontraksi perekonomian nasional. Coba kalau teman-teman lihat, angka pertumbuhan ekonomi nasional dan DKI Jakarta di kuartal ke-2 dan ke-3 itu mengalami penurunan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/10).
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Apa saja dampak gempa Bandung? Akibat kejadian ini, sejumlah bangunan rumah dan sekolah di wilayah Pangalengan hingga Kabupaten Garut rusak parah bahkan hancur. Berikut potret dampaknya.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Mengapa banyak perusahaan global terancam bangkrut? Banyak tanda menunjukkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan global, terutama karena krisis utang dan kenaikan biaya pinjaman yang menjadi isyarat 'kiamat' baru bagi korporasi di seluruh dunia.
Karena dampak yang dirasakan itulah, dia mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah meninjau kembali rancangan anggaran untuk 2020 dengan mempertimbangkan secara lebih akurat potensi kontraksi perekonomian tahun depan.
"Karena itulah kenapa rancangan juga kita tuntaskan dulu baru nanti sesudah disepakati bersama DPRD. Karena yang ada sekarang baru draf KUA-PPAS. Kalau itu sudah baru nanti kita sama-sama umumkan," jelasnya.
Untuk menyiasati pendapatan daerah di tengah perekonomian global yang tak menentu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD), sebagai badan yang bertanggung jawab atas penerimaan daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dari penerimaan pajak.
"Ini digenjot. Yang sebelumnya tidak terjangkau, dijangkau. Yang pendataannya kemarin belum akurat, diakuratkan. Karena itu kami mendorong fiskal kadaster untuk mendata objek pajak. Harapannya itu akan bisa menjaga pemasukan untuk DKI Jakarta," terangnya.
Seperti dilansir dari Antara, Anies juga menjamin fasilitas dan kemudahan bagi dunia usaha untuk meningkatkan investasi di Jakarta.
"Kemudahan dalam berusaha akan kita fasilitasi jauh lebih baik lagi. Supaya investasi dan kegiatan usaha bisa bergerak dengan baik di Jakarta," tutupnya.
Dari informasi yang didapatkan, total anggaran 2020 DKI Jakarta pada rancangan KUA-PPAS yang diusulkan adalah sekitar Rp95,995 triliun yang terdiri dari pendapatan daerah sekitar Rp87,224 triliun, belanja daerah sekitar Rp84,203 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp8,770 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11,791 triliun.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaSituasi global yang tidak berjalan baik saat ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semakin merosot.
Baca SelengkapnyaIndeks kinerja manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia terkontraksi di level 49,3.
Baca SelengkapnyaAngka pengangguran yang melonjak tak terduga di Amerika Serikat (AS).
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKusfiardi menekankan perlunya kebijakan fiskal yang hati-hati dan proaktif, termasuk dalam pengelolaan investasi infrastruktur yang strategis.
Baca SelengkapnyaHal itu didukung oleh kondisi dari APBN kebijakan fiskal, kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan sektor keuangan yang stabil.
Baca SelengkapnyaAda beberapa isu yang menjadi perhatian pemerintah di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaEkonomi dunia diperkirakan melambat akibat konflik global saat ini.
Baca SelengkapnyaKondisi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global.
Baca SelengkapnyaTerdapat lima aspek utama yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ekonomi dan politik di bawah kepemimpinan Trump.
Baca SelengkapnyaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang sebagai alat untuk menyerap berbagai shock absorber.
Baca Selengkapnya