Lucunya penghuni rusun di DKI, bisa beli rokok tapi nunggak sewa

Merdeka.com - Penghuni rumah susun di Jakarta diketahui menunggak pembayaran sewa. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI mencatat sejak Januari-Juni 2017 tunggakan mencapai Rp 32 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah pun angkat bicara. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menyindir banyak warga rusun yang mampu membeli rokok tapi tidak mampu membayar rusun. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal.

Saefullah menegaskan perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar rusun. Sebab uang dari pembayaran sewa tersebut untuk meningkatkan dan memperbaiki rusun sendiri bukan untuk Pemprov DKI.

"Analogi saya sama rokok saja lah kalau teman-teman saudara kita ngerokok coba dipikirkan Rp 22.000 satu bungkus rokok, 10 kali Rp 220.000 kalau 4 minggu sudah Rp 840.000 hampir Rp 1 juta. Mari kita bangun kesadaran (bayar rusun). Karena ini bukan masuk dalam kas pemerintah ini akan dikembalikan untuk rusun itu," katanya di Jakarta, Selasa (8/8).

Dia mengaku terus memutar otak untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Bahkan masalah ini membuat Saefullah menjadi susah tidur.

"Kemarin waktu rapim minggu lalu saya minta hitung. Semalam juga saya enggak bisa tidur mikirin yang nunggak, mikirin ini bagaimana solusinya yang Rp 32 M, mikirin itu," kata Saefullah diiringi canda.

Saefullah mengungkap alasan lain banyaknya penghuni rusun yang menunggak. Menurutnya hal itu terjadi karena banyak yang merasa kalau rusun tersebut bukan miliknya, sehingga tidak ada tanggung jawab untuk membayarnya.

"Ada kemungkinan mereka yang enggak mau bayar karena ngerasa bukan punya saya perhitungan gitu. Tapi kalau nanti jadi punya dia semangat," ungkapnya.

Saefullah berjanji tidak akan mengusir penghuni rusun yang menunggak pembayaran. Meski demikian, dia mengingatkan agar para penghuni rusun membayar sewa.

"Orang hidup itu ada konsekuensi ada pembiayaan Tuhan aja kasih pajak kita apa itu harus bayar zakat fitrah. Itu kan ibadah, kalau dia bayar rusun ibadah sama keluarganya jadi nyaman," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan survei mengenai keadaan ekonomi warga penghuni rusunawa. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya akan merugikan masyarakat.

"Saya kita pelajari dahulu ya, karena bisa jadi ekonominya sulit. Jadi saya minta Pemda jangan kemudian menggusur atau mengeluarkan mereka dari rusun," katanya kepada merdeka.com.

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan khusus untuk mengatasi tunggakan yang mencapai Rp 32 miliar itu.

"Harus ada kebijakan lain, karena ekonomi kita yang sulit," jelasnya.

Taufik mengungkapkan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memberdayakan warga rusunawa harus direalisasikan. Namun, dia meminta kepada eksekutif untuk mengajukan anggaran untuk menjalankannya.

"Saya kira dia (Pemprov DKI) harus menganggarkan, kalau enggak bagaimana mau jalan," tutupnya.