Massa Demo di Balai Kota, Tuntut Anies Buka Dokumen Usulan RAPBD DKI 2020

Merdeka.com - Massa yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara berdemo di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk transparan anggaran dan mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Pemprov harus transparan pada rakyat, karena itu, Presidium Rakyat Nusantara mendesak agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator Siska di lokasi.

Menurut dia, desakan membuka anggaran karena banyak temuan mata anggaran yang janggal, seperti pembelian lem Aibon untuk sekolah-sekolah senilai Rp82 miliar. Selain itu, alat tulis kantor seperti pulpen dianggarkan mencapai Rp123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp5 miliar," ujarnya.

Ia menyebut kebijakan Anies menutup dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktik korupsi dalam APBD 2020. Ia mengajak semua masyarakat untuk terus mengawasi anggaran-anggaran yang tak masuk akal DKI.

"Kami duga dengan tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," kata dia.

Reporter: Delvira Hutabarat