Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menunggu kerja nyata TGUPP bantu kerja Anies-Sandi di DKI

Menunggu kerja nyata TGUPP bantu kerja Anies-Sandi di DKI Anies-Sandi naik motor. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, menepati janjinya soal kelanjutan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Setelah sempat menuai polemik, akhirnya komposisi TGUPP ala Anie-Sandi diumumkan ke publik.

Konsep TGUPP ala Anies-Sandi agak berbeda dengan yang pernah ada zaman gubernur Jokowi dan Ahok. Zaman Jokowi dan Ahok, TGUPP hanya wadah untuk sejumlah pejabat yang dianggap tak produktif. Namun di zaman Anies-Sandi, TGUPP justru dibuat untuk membantu kerja gubernur dan wakil gubernur terkait pembangunan Jakarta lima tahun ke depan.

Tim ini akan dibagi ke dalam lima bidang. Yakni bidang pencegahan korupsi, ada bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, serta bidang percepatan pembangunan.

Saat ini, baru bidang Komite Pencegahan Korupsi yang resmi diumumkan. Komite Pencegahan Korupsi diketuai oleh mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011 - 2015, Bambang Widjojanto. Adapun anggotanya seperti aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan ahli tata pemerintahan yang baik (good governance) Tatak Ujiyati, serta mantan ketua TGUPP periode sebelumnya, Muhammad Yusuf.

Anies memastikan nama-nama dalam TGUPP tak ada kaitannya dengan tim pemenangannya semasa Pilgub DKI lalu.

"BW ini hanya ketua dewan pakar bukan tim kampanye tapi ketua dewan pakar," tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).

anies umumkan tgupp bidang korupsi

Belum jelas sejak kapan tim ini mulai bertugas. Namun Anies mengatakan, Komite Pencegahan Korupsi ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif.

Komite PK ini mempunyai dua agenda utama yaitu mencegah di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, menyoroti keberadaan TGUPP ini. Selain soal anggarannya yang cukup fantastis, dia menyayangkan orang-orang yang masuk dalam TGUPP ternyata tidak semuanya dari kalangan profesional.

"Harusnya yang namanya tim gubernur orang profesional semua, sementara bagian administrasi bagian supporting unit yang bukan bagian dari tim itu. Jadi ini yang kita evaluasi semoga bisa diterima gubernur. Ke depan jika ada tim seperti ini harus diisi oleh orang profesional, misalnya empat bidang, sekarang ada satu bidang menjadi lima bidang," beber dia.

"Sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, bagian administrasi gitu," sambung Santoso.

Dihubungi terpisah, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, juga menilai keberadaan tim tersebut tak efektif. Justru sebaliknya hanya membuang anggaran.

"Tim ini sepertinya enggak akan efektif, mereka tidak punya kewenangan. Justru orang-orang ini hanya akan mengacaukan birokrasi pemprov yang sudah ada," kata Uchok saat dihubungi merdeka.com, Rabu (3/1).

Dia menambahkan, jika keberadaan orang-orang di TGUPP hanya untuk mengawasi internal, justru akan tumpang tindih dengan keberadaan inspektorat. Sebaliknya jika untuk mengawasi sejumlah kebijakan dan program Pemprov DKI yang menjadi sorotan seperti kasus Sumber Waras atau pembelian lahan Cengkareng, harusnya bukan dibentuk atas keinginan Anies-Sandi.

"Ini menunjukkan beliau tidak percaya dengan birokrasi. Dia seolah membentuk birokrat bayangan tapi tak bergigi dan gajinya selangit," kritik Uchok.

Sebenarnya, kata Uchok, alangkah baiknya jika para profesional ini hanya diundang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tanpa harus membentuk tim yang dinilai hanya buang-buang anggaran.

"Karena urusan ada program ada SKPD, urusan pengawasan ada inspektorat. Lagi pula mereka kalangan profesional ini bisa diajak memberikan masukan saat merancang program dalam Musrenbang untuk kemudian dieksekusi SKPD," jelas Uchok.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Meski Banyak Dimusuhi, Anies Ingin Bawa TGUPP ke Istana
Meski Banyak Dimusuhi, Anies Ingin Bawa TGUPP ke Istana

Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP

Baca Selengkapnya
Anies akan Bawa TGUPP ke Istana, Ini Fungsi, Wewenang dan Tugasnya
Anies akan Bawa TGUPP ke Istana, Ini Fungsi, Wewenang dan Tugasnya

Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.

Baca Selengkapnya
Mantan Jubir Anies Ungkit Ordal di TGUPP dan BUMD, Ini Reaksi Kubu Sandiaga
Mantan Jubir Anies Ungkit Ordal di TGUPP dan BUMD, Ini Reaksi Kubu Sandiaga

Juru bicara Sandiaga Denny H Suryo Prabowo meminta isu ordal di TGUPP Anies tidak perlu diperpanjang lagi supaya tidak semakin gaduh.

Baca Selengkapnya
Anies Jawab Tudingan Ordal di TGUPP: Tunjukkan Buktinya!
Anies Jawab Tudingan Ordal di TGUPP: Tunjukkan Buktinya!

Anies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Pengakuan Mantan Jubir Anies soal Ordal
Duduk Perkara Pengakuan Mantan Jubir Anies soal Ordal

Anggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.

Baca Selengkapnya
Jubir Anies Sindir Ahok dan Jokowi: Mereka Gusur Orang
Jubir Anies Sindir Ahok dan Jokowi: Mereka Gusur Orang

Anies tidak pernah melakukan hal itu saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ahok Sebut Jokowi Tidak Bisa Kerja, Sandiaga: Kita Jangan Saling Menjatuhkan
Ahok Sebut Jokowi Tidak Bisa Kerja, Sandiaga: Kita Jangan Saling Menjatuhkan

"Jangan kita malah saling menjatuhkan satu sama lain, tapi kita harus coba tampilkan yang terbaik," kata Sandi

Baca Selengkapnya
Adu Gagasan Hendrar Prihadi vs Taj Yasin Terkait Penanganan Korupsi di Jateng
Adu Gagasan Hendrar Prihadi vs Taj Yasin Terkait Penanganan Korupsi di Jateng

Hendi dan Gus Yasin beradu gagasan mengenai korupsi terkait Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) agar kinerja tetap koheren dengan susunan kementerian baru.

Baca Selengkapnya
Ruhut Sitompul: Anies Lupa saat Jadi Gubernur Dia Ordal, TGUPP Isinya Tim Sukses
Ruhut Sitompul: Anies Lupa saat Jadi Gubernur Dia Ordal, TGUPP Isinya Tim Sukses

Ruhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP: Presiden Lebih Dengar Projo dan Bara JP Ketimbang Wantannas-Lemhannas
Politisi PDIP: Presiden Lebih Dengar Projo dan Bara JP Ketimbang Wantannas-Lemhannas

Wantannas atau Lemhannas kerap hanya menjadi tempat parkir prajurit yang tidak mendapat jabatan strategis.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil

Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung soal Visi Misi Anies Baswedan: Esensinya Sama dengan yang Saya Sampaikan
Pramono Anung soal Visi Misi Anies Baswedan: Esensinya Sama dengan yang Saya Sampaikan

Salah satu kesamaan visi dan misi Anies dengan yang disampaikan Pramono antara lain bekerja dimana saja.

Baca Selengkapnya