Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Helena Lim

Ombudsman Jakarta Panggil Dinkes DKI Terkait Vaksinasi Helena Lim Viral Helena Lim disuntik vaksin Covid-19. ©2021 instagram/@dr.tirta

Merdeka.com - Ombudsman Jakarta Raya memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti. Dia akan dimintai keterangan terkait vaksinasi Covid-19 terhadap penyanyi dan sosialita, Helena Lim.

"Rabu besok rencana pukul 10.00 WIB pagi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho saat dihubungi, Selasa (16/2).

Kata dia, pemanggilan untuk mencari tahu ada atau tidaknya unsur kelalaian pihak Dinkes DKI. Sebab, saat ini pendataan diklaim menggunakan digitalisasi.

Orang lain juga bertanya?

"Dari perencanaan, proses verifikasi, dan persetujuan akhir, seharusnya tidak bisa lagi ada diskresi secara manual tanpa melewati keseluruhan tahap di sistem," ucap dia.

Selain itu, lanjut Teguh, pihaknya juga akan memanggil Kepala Puskesmas Kebon Jeruk untuk mendapatkan penjelasan tambahan.

Dia menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian bila terdapat indikasi unsur pidana. "Kami akan menarik keterangan dari Dinkes-nya, terkait sistem dan penanganan kasus di dalam kasus tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan berdasarkan hasil investigasi internal, tidak ada kelalaian Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terkait kasus vaksinasi Helena Lim.

Kata dia, petugas sudah melakukan prosedur yang telah ditentukan. "Inspektorat sudah turun, mengecek, apakah ada kelalaian, kesalahan dari ASN kami. Alhamdulillah tidak ada, petugas puskesmas sudah melakukan prosedur," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/2).

Lanjut dia, petugas Puskesmas menerima surat rekomendasi dari apotek yang menyatakan empat orang yang menerima vaksinasi merupakan pegawai. Riza menyatakan kasus tersebut saat ini ditangani oleh pihak kepolisian.

"Namun kemudian ternyata diduga di situ adalah pemilik, bukan pegawai, biarlah itu menjadi wewenang kepolisian. Kalau ada diduga manipulasi data, itu wilayah kepolisian, bukan kami lagi," ucapnya.

Reporter: Ika Defianti

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya
Terima 23 Aduan, Heru Budi Akui PPDB DKI 2023 Ada Kekurangan
Terima 23 Aduan, Heru Budi Akui PPDB DKI 2023 Ada Kekurangan

Aduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.

Baca Selengkapnya
Rumah Sakit Swasta di Jateng Ajukan Klaim BPJS Palsu Rp29 Miliar
Rumah Sakit Swasta di Jateng Ajukan Klaim BPJS Palsu Rp29 Miliar

Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Bayi Tertukar di RS Cempaka Putih, Dinkes DKI Janji Tindak Tegas Tenaga Medis Jika Terbukti Lalai
Kasus Dugaan Bayi Tertukar di RS Cempaka Putih, Dinkes DKI Janji Tindak Tegas Tenaga Medis Jika Terbukti Lalai

Dinkes DKI sudah berkoordinasi dan meminta klarifikasi tertulis dari pihak manajemen RS Islam Jakarta Cempaka Putih.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil Ungkap Ribuan Aduan Kecurangan PPDB di Jabar, Mayoritas Terkait Pemalsuan Data
Ridwan Kamil Ungkap Ribuan Aduan Kecurangan PPDB di Jabar, Mayoritas Terkait Pemalsuan Data

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Sebut 190 Puskesmas di Indonesia Belum Punya Dokter
Ombudsman Sebut 190 Puskesmas di Indonesia Belum Punya Dokter

Dari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.

Baca Selengkapnya
532 Bidan Gagal Jadi PPPK Meski Sudah Lulus Tes, Ada yang Sudah Bekerja 18 Tahun
532 Bidan Gagal Jadi PPPK Meski Sudah Lulus Tes, Ada yang Sudah Bekerja 18 Tahun

Ombudsman meminta pemerintah untuk melakukan tindakan korektif terhadap masalah pembatalan pengangkatan ASN tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejari Depok Endus Dugaan Korupsi UPN Veteran, Pihak Kampus Buka Suara
Kejari Depok Endus Dugaan Korupsi UPN Veteran, Pihak Kampus Buka Suara

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta diterpa isu korupsi. Bagaimana duduk perkaranya?

Baca Selengkapnya
3 RS Klaim Fiktif ke BPJS, Kemenkes Ancam Putuskan Kerja Sama dan Cabut Izin Praktik Dokter Terlibat
3 RS Klaim Fiktif ke BPJS, Kemenkes Ancam Putuskan Kerja Sama dan Cabut Izin Praktik Dokter Terlibat

Tiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
KPK Telaah Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS Bermoduskan Baksos
KPK Telaah Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS Bermoduskan Baksos

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

Baca Selengkapnya