PDIP Kritik Anies Kunker ke Jatim dan Jabar: Seperti Sosialisasi Pra-Capres

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik safari dinas Gubernur Anies Baswedan ke beberapa lokasi. Dalam beberapa waktu, Anies mengunjungi Jawa Timur dan Jawa Barat untuk meneken kontrak kerja sama penguatan pangan.

Menurut Gilbert, kontrak kerja sama seperti itu bisa dilakukan oleh dinas terkait tanpa perlu pucuk pimpinan provinsi mendatangi lokasi.

Politikus PDIP itu berujar, masih banyak tugas besar Anies di Jakarta seperti penjelasan tentang pembangunan tugu sepeda, normalisasi sungai-sungai sebagai pengendalian banjir, dan terbaru kerumunan suporter Persija, Jakmania di Bundaran Hotel Indonesia.

"Seharusnya Pemprov sejak awal sudah mengimbau agar kerumunan ini tidak terjadi, bukan malah sibuk ke sana kemari seperti sosialisasi pra nyapres," ujar Gilbert, Selasa (27/4).

Gilbert menekankan, agar Anies lebih terbuka tentang latar belakang serta pertimbangan dan kajian pada setiap pembangunan Pemprov DKI Jakarta.

Ia kembali menyinggung jalur sepeda dan tugu sepeda. Sebab menurutnya pembangunan suatu tugu merupakan simbol penghormatan, sementara pembangunan tugu sepeda bagi Gilbert adalah langkah tidak tepat.

"Tugu itu dibangun untuk menghormati seseorang/sesuatu yang legendaris, dengan pengorbanan atau patriotiknya. Apa yang legendaris dari sepeda, malah justru selalu minta diprioritaskan dan mengambil anggaran dari APBD," ucapnya.

Kunker Anies

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meneken kontrak kerjasama sektor pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dari kerjasama ini, para petani diharapkan mendapat harga kompetitif dan pasokan beras di Jakarta tercukupi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, satu di antara poin kerjasama DKI dengan Kabupaten Ngawi yaitu sistem resi gudang. Sistem ini membuat petani tidak perlu segera menjual harga gabah dengan harga rendah, melainkan dapat menyimpannya terlebih dahulu, meningkatkan kualitas.

"Sehingga harganya juga akan stabil," kata Anies, Minggu (25/4).

Anies berujar, dengan adanya sistem ini petani akan memiliki kepastian terkait harga produk mereka. Selain itu, dengan menyimpannya di resi gudang, petani dapat memanfaatkan untuk mengambil pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Mereka juga bisa memanfaatkan untuk mengambil pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan," imbuhnya.

PT Food Station Tjipinang sebagai BUMD DKI, doketahui telah melakukan kerja sama dengan Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun sejak 2015 melalui tiga bentuk kerja sama, antara lain, pertama, pengelolaan gudang dengan SRG (Sistem Resi Gudang) dengan Daya Tani Sembada.

Pada dua tahun terakhir Gudang SRG tersebut bisa menyimpan rata- rata 600 ton, adapun target tahun 2021 sebanyak 1.000 ton.

Dari mekanisme sistem resi gudang tersebut, PT Food Station sebagai pengelola akan membantu menjadi stand by buyer dengan harga kompetitif.

Hasil pertanian yang disimpan di Gudang SRG akan mendapat resi. Dari resi itu, petani dapat menjaminkan ke bank yang dipilih untuk mendapatkan pinjamansebagai modal usaha untuk biaya tanam di musim berikutnya.

Dengan penyimpanan di Gudang SRG, maka petani bisa menjual hasil panennya saat harga sudah baik. Dengan SRG, petani bisa menyimpan gabah kering giling, beras pecah kulit, atau glosor dengan kadar air antara 12 -14 persen. Setelah harga stabil, petani bisa menjual gabah atau beras mereka dengan harga yang lebih baik.

Kerja sama berikutnya adalah dengan Penggilingan Daya Tani Sembada yang dimulai sejak 2019 dan telah memasok beras PK (Pecah Kulit & Beras Jadi) sejumlah:- Tahun 2019 = 234 ton,- Tahun 2020 = 6.515 ton,- Tahun 2021 = 2.280 ton di kuartal 3 dan perkiraan total tahun ini bisa 9.000 ton.

Ketiga, PT Food Station juga berencana untuk bekerja sama dengan Kelompok Tani Sido Rukun dalam menyerap panen, dengan rincian:- Luas lahan 200 hektar dengan- Produktivitas 5,7 s.d 6 ton per hektar.- Dengan potensi hasil 1.140 ton gkp (Gabah Kering Panen) atau 604 ton beras.

PT Food Station juga melakukan bimbingan dan pendampingan kepada petani dalam pemilihan varietas dan kontrol qualitas pascapanen serta sebagai off taker produk hasil pertanian.