Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pelaksanaan Pemilihan Wagub DKI di Bawah Bayangan Virus Corona

Pelaksanaan Pemilihan Wagub DKI di Bawah Bayangan Virus Corona Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta berbeda pandangan mengenai pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur DKI. Ada yang mengusulkan untuk ditunda atau tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pro kontra ini dampak dari wabah virus Corona atau Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani justru tidak cenderung memilih dua opsi tersebut. Apapun keputusan panitia pemilih, PAN tetap mendukung proses pemilihannya.

"Kalau sudah keputusan bersama di DPRD harus ikut, karena keputusan diambil kolektif kolegial. Kita menjunjung azas kebersamaan, jadi kalau memang tugas disepakati bersama kami harus turut aturan," ucap Zita, Rabu (18/3).

Orang lain juga bertanya?

Jika pemilihan Wagub tetap berjalan, Zita mengimbau seluruh anggota dewan yang sakit untuk tidak hadir atau beristirahat di rumah. Atau setidaknya Zita mengimbau koleganya di DPRD memeriksakan kesehatan di rumah sakit.

"Kami di PAN bersikap, perihal Pilwagub tetap menyarankan anggota yang sehat bebas Covid-19 untuk masuk yang sakit isolasi diri di rumah atau ke rumah sakit," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal tanpa ada perubahan. Untuk itu, partai berlambang banteng moncong putih itu meminta Pimpinan DPRD mengkaji secara matang terhadap perkembangan Covid-19.

Gembong menuturkan, pengkajian perlu dilakukan untuk menentukan teknis pemilihan terhadap dua Cawagub, yang saat ini masih terjadwal 23 Maret.

"Sesuai jadwal. Untuk itu, fraksi meminta kepada pimpinan dewan untuk melakukan kajian yang matang terhadap pencegahan Covid-19," ujar Gembong.

Gembong menambahkan pemilihan orang nomor 2 di ibu kota ini bukan berarti mengesampingkan keselamatan dan keamanan para anggota dewan. DPRD, imbuh Gembong, tetap memantau kondisi dan perkembangan virus yang merebak pertama kali di Wuhan, China.

"Pokoknya kita sesuai jadwal. Akan tetapi tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi, perkembangan Covid-19," ucapnya.

Usulan PDIP tidak selaras dengan PKS. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Suhaimi mengatakan, setuju dengan usulan untuk menunda pemilihan Wagub. Asalkan alasan penundaan untuk keselamatan seluruh anggota dewan.

"Saya kira pertama keselamatan manusia itu utama. Kemudian dari sisi seruan gubernur dan pemerintah pusat dari ahli kita mengikuti arahan untuk tidak berkumpul dan berjabat tangan," katanya kepada merdeka.com, Selasa (17/3).

Politikus PKS ini menambahkan, masih ada waktu untuk menunda pemilihan calon pengganti Sandiaga Uno. Dia menyarankan, agar menunda pemilihan hingga kondisi penyebaran Virus Corona dapat dikendalikan.

"Tidak mengapa kalau pemilihan Wagub ditunda. Tentu penundaan itu untuk menjaga kesehatan dari Corona," jelasnya.

Usulan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad. Dia mengatakan, keputusan penundaan ini sebenarnya berada di Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Dia menilai, tidak ada alasan mendesak pemilihan Wagub DKI harus diselenggarakan dalam waktu dekat. Mengingat penyebaran Virus Corona di Indonesia mengalami peningkatan.

"Tidak alasan mendesak dan penting untuk melaksanakan pemilihan Wagub di kondisi seperti ini. Kita seharusnya fokus dan mengikuti arahan untuk membatasi aktivitas di luar rumah apalagi kegiatan yang membuat orang berkumpul," ujarnya.

Idris menyarankan, seluruh anggota dewan mengikuti anjuran Presiden Jokowi untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Terlebih, Prasetio menyampaikan ada dua anggota dewan suspect Corona.

"Kita fokus penanganan Covid-19 itu target kinerja utama sekarang," tutupnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Biar Dibahas Dewan dan Pemerintah
Ganjar soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Biar Dibahas Dewan dan Pemerintah

Ganjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jadwal Pilkada DKI 2024 dan Tahapan-tahapannya
Jadwal Pilkada DKI 2024 dan Tahapan-tahapannya

Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya