Follow
Pemprov DKI Anggarkan Rp4,8 Miliar Subsidi BBM Kapal ke Kepulauan Seribu
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp4,8 miliar untuk angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu.
Bantuan subsidi angkutan kapal itu diberikan berbarengan dengan subsidi BBM sebesar Rp62,5 miliar kepada TransJakarta.
"Kapal ke Kepulauan Seribu kami subsidi Rp4,8 miliar," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
Dia berharap subsidi BBM itu membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan subsidi tersebut, tarif transportasi umum TransJakarta dan angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu tidak naik.
"Jadi Insya Allah kami bantu subsidi untuk transportasi agar membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Namun angkutan umum perkotaan (angkot) yang belum terintegrasi dengan JakLingko tidak mendapatkan subsidi sehingga tarif angkutan umum ikut menyesuaikan dengan harga BBM. Meski begitu, Pemprov DKI masih membahas opsi menambah angkot untuk mendapatkan subsidi.
Berdasarkan data dari Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, jumlah angkutan umum mikrolet yang belum terintegrasi mencapai sekitar 4.500 unit, dari total sekitar 6.600 unit.
Sedangkan sisanya sekitar 2.100 unit mikrolet sudah terintegrasi dengan JakLingko dengan nama Mikrotrans.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan, besaran usulan kenaikan tarif angkot reguler sebesar Rp1.000 sehingga menjadi Rp6.000.
"Untuk tarif reguler pagi ini saya sudah menerima rekomendasi DTKJ yang ditujukan ke Pak Gubernur itu ada usulan kenaikan Rp1.000," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo ketika menghadiri peresmian hunian DP Nol Rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9).
Usulan kenaikan tarif itu disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepada Gubernur DKI melalui Dinas Perhubungan DKI.
DTKJ terdiri atas Dinas Perhubungan, pakar transportasi, unsur operator angkutan umum, lembaga swadaya masyarakat bidang transportasi dan unsur Kepolisian.
"Mereka sudah melakukan pembahasan, rapat pleno dan itulah yang diusulkan dan keputusan itu akan ditetapkan dengan keputusan gubernur," kata Syafrin.
Syafrin menargetkan dalam minggu ini keputusan gubernur terkait kenaikan tarif angkot reguler itu akan diteken Gubernur Anies Baswedan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.
Baca Selengkapnya
Pemberian PSO agar tarif transportasi umum bisa lebih terjangkau.
Baca Selengkapnya
Subsidi tiket gratis lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Kedua kapal ini, lanjut Baron, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM.
Baca Selengkapnya
Namun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca Selengkapnya
Dalam aturan tersebut, kuota bahan bakar minyak tertentu jenis minyak solar (gas oil) untuk sarana transportasi darat.
Baca Selengkapnya
Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca Selengkapnya
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca Selengkapnya
Aturan baru ditetapkan pada 4 Juli 2023 lalu dan diberikan waktu 30 hari untuk penyesuaian tarif.
Baca Selengkapnya
Wacana subsidi KRL berbasis NIK tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya