Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Soal Usulan Lockdown Akhir Pekan

Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Soal Usulan Lockdown Akhir Pekan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ©2020 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya bersikap menunggu putusan pusat menyusul usulan karantina (lockdown) tiap akhir pekan yang dicetuskan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay untuk memutus penyebaran Covid-19.

Dia menjelaskan, usulan mantan koleganya di DPR RI itu mengacu kebijakan yang diterapkan Turki dalam upaya mengurangi kasus positif Covid-19. Untuk itu, politikus Partai Gerindra itu mendorong agar DPR menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat.

"Silakan saja itu kami serahkan kepada teman-teman DPR yang mungkin sudah sampaikan ke Kemenkes, BNPB, pemerintah pusat. Kami pada prinsipnya meyakini program usulan dari siapapun termasuk teman-teman DPR akan dipertimbangkan dengan baik, pemerintah pusat memiliki para pakar, ahli yang terus membuat kajian, analisa apakah memungkinkan lockdown akhir pekan," katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu (3/2).

Orang lain juga bertanya?

Lebih lanjut, Riza mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta juga akan sama-sama melakukan kajian dan analisa yang bakal mempertimbangkan usulan lockdown tiap akhir pekan itu yang juga terkait mobilitas warga Jakarta yang tinggi pada akhir pekan.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian, analisa. Nanti Pak Gubernur (Anies Baswedan) juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan," ungkapnya.

Menurutnya lagi, Pemprov DKI Jakarta meyakini program-program usulan dari siapapun termasuk akan dipertimbangkan oleh pemerintah mengingat pemerintah pusat juga memiliki para pakar yang akan terus membuat kajian mendalam apakah memungkinkan lockdown akhir pekan.

"Memang faktanya di Sabtu-Minggu, karena perkantoran tutup banyak warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak hanya ke pasar, ke mal tapi juga ke tempat-tempat rekreasi termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," jelasnya.

Riza menerangkan, aktivitas di luar rumah itu bakal menimbulkan kerumunan yang dapat berdampak pada peningkatan jumlah kasus positif. Oleh sebab itu, dia meminta agar selama usulan tersebut belum diterapkan, warga tetap berada di rumah selama akhir pekan.

"Kami selalu minta di masa masa libur Sabtu-Minggu, kami minta juga tetap berada di rumah," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD

Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota
Respons Mahfud soal Gubernur Jakarta Ditujuk Presiden Usai Tak Jadi Ibu Kota

Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.

Baca Selengkapnya
Dasco DPR: Aspirasi Masyarakat Kita Dengar, tapi Mekanisme RUU Pilkada Tetap Berjalan
Dasco DPR: Aspirasi Masyarakat Kita Dengar, tapi Mekanisme RUU Pilkada Tetap Berjalan

Dasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.

Baca Selengkapnya