Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Terkait Penerapan PPKM Darurat

Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Terkait Penerapan PPKM Darurat Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ©2020 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan ada kebijakan baru jika PPKM Mikro skala darurat diberlakukan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Pokoknya akan ada kebijakan baru yang akan diambil, tapi detilnya kita tunggu pengumuman dari pemerintah pusat dari Satgas pusat, dari Pak Menko terkait," kata Riza di Balai Kota, Selasa (29/6).

Politikus Gerindra itu enggan berbicara panjang lebar terkait pembatasan yang akan diterapkan di ibu kota. Hanya saja, ia menyiratkan, kondisi saat ini, perlu ada pengetatan secara konsisten untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu saja yang bisa saya sampaikan ya," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan, Dwi Oktavia memaparkan, sebanyak 27.288 spesimen dilakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Dari jumlah tersebut sebanyak 20.466 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 7.379 positif dan 13.087 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 3.739 orang dites, dengan hasil 810 positif dan 2.929 negatif.

Adapun jumlah kasus aktif naik 3.797 menjadi 65.923 kasus. Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 535.788 kasus.

Dwi menegaskan, untuk hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Kemudian, dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 461.439 dengan tingkat kesembuhan 86,1 persen, dan total 8.426 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen.

Dwi juga menyebut, tren kasus positif aktif pada anak di bawah usia 18 tahun masih bertambah. Sebanyak 16 persen dari penambahan kasus positif hari ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, dengan rincian, yaitu 835 kasus adalah anak usia 6 - 18 tahun dan 317 kasus adalah anak usia 0 - 5 tahun. Sedangkan, 5.577 kasus adalah usia 19 - 59 tahun dan 650 kasus adalah usia 60 tahun ke atas.

Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu, artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 149.415 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 413.238 per sejuta penduduk," terangnya.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 35,8 persen sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 12,2 persen.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD

Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Bakal Ikuti Keputusan Pusat soal Batas Usia Calon Kepala Daerah
KPU Jakarta Bakal Ikuti Keputusan Pusat soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Keputusan MA juga tidak berpengaruh pada proses atau tahapan pencalonan bagi bakal calon perseorangan.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya

Oleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Baca Selengkapnya