PNS Jakbar diminta tunduk pada larangan bawa kendaraan

Merdeka.com - Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 150 Tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, rencananya diterapkan 3 Januari 2014. Untuk itu sejumlah pegawai mulai merencanakan menggunakan angkutan umum.

"Tadi pak wali kota sudah menginstruksikan, instruksi gubernur itu di kantor wali kota tadi siang," kata Asisten Perekonomian Jakarta Barat Isnawa Adji, Selasa (2/1).

Isnawa mengaku mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut. Menurutnya, langkah gubernur tersebut dapat mengurai angka kemacetan.

"Kalau di kantor wali kota sendiri, pegawainya kan ada 1.000-an. Coba kalau satu pegawai tak bawa satu kendaraan, motor saja misalnya, kemacetan kan bisa dikurangi," ujar dia.

Meski Ingub ini terbilang baru, dia yakin, instruksi ini akan berjalan lancar ke depannya. Menurutnya, kalau sudah terbiasa, para pegawai di lingkungan kantor walikota pasti tidak akan kaget.

"Yang pasti akan ada masa transisi penggunaan kendaraan umum, seperti bus kereta dan busway. Nanti pasti akan terbiasa. Apalagi ini kan cuma sebulan sekali," ujar dia.

Seperti diketahui, sediakan Ingub tersebut mulai efektif 3 Januari 2014 mendatang. Ingub nomor 150 tahun 2013 itu berlaku untuk semua jabatan seperti sekretaris daerah, para deputi, para asisten sekda, inspektur, para kepala badan, para wali kota, bupati Kepulauan Seribu, kepala dinas, kepala Satpol PP, sekretaris DPRD, para kelapa biro, asisten Deputi, sekretaris Korpri, para direktur RSUD, direktur RSKD, kepala sudin, kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.