PNS Kerja dari Rumah, Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Diminta Tetap Buka

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja di rumah. Langkah tersebut untuk mengurangi penyebaran virus Corona yang saat ini sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir menyatakan camat dan lurah mengatur pegawai yang bertugas secara bergantian. Tujuannya agar pelayanan publik di kelurahan ataupun kecamatan tidak terganggu.

"Pelayanan tetap ada, kewenangannya ada di camat dan lurah untuk mengatur (tugas bergilir)," kata Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).

Dia menyatakan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) ditutup sementara.

"Aduan keluhan masyarakat lainnya, sehingga kecamatan dan kelurahan tetap buka melayani warganya, kecuali PTSP dan dukcapilnya," ucapnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mendorong jajarannya tetap melayani publik dengan baik. Caranya dengan memaksimalkan pelayanan dengan sistem online.

Masyarakat bisa mengajukan permohonan dokumen kependudukan secara online. Dokumennya pun dikirim online dengan format PDF. Sehingga masyarakat bisa mencetak di rumah.

"Aplikasi Dukcapil yang mencetak dokumen dengan kertas HVS A4 80 gram dapat digunakan. Kepala Dinas saya persilakan mengatur sesuai kondisi setempat. Prinsipnya dihindari pengumpulan atau berkerumunnya orang," kata Zudan, Selasa (17/3).

Khusus layanan e-KTP karena ada kontak fisik secara langsung, dia berpesan agar ditunda dua sampai dengan tiga pekan ke depan. Kecuali untuk hal yang sangat mendesak, maka layanan dapat diberikan. Untuk itu setelah digunakan perekaman maksimal harus ada perlakuan khusus kepada petugas, alat dan pemohon.

"Alat untuk melakukan perekaman diberikan desinfektan secara rutin. Petugas pun harus rutin dan sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, begitu juga pemohon. Diupayakan ada thermal gun untuk mengukur suhu tubuh di pintu masuk kantor," ungkap Zudan.

Dia menginstruksikan Kadis Dukcapil membuat pengumuman agar masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak dapat menunda pengurusan dokumennya.

"Yang urgen tetap dilayani. Misalnya untuk sekolah, mengurus BPJS atau urusan rumah sakit," ucap Zudan.

Untuk informasi, Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan ASN bekerja dari rumah. Dalam ketentuannya, PNS bisa bekerja dari rumah hingga Selasa, 31 Maret 2020.

Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan," ucap Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers, Senin (16/3).

Kendati demikian, Tjahjo Kumolo menegaskan, selama pelaksanaan tugas di rumah, pejabat pembina kepegawaian juga harus memastikan bahwa terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor.

"Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat," ujar Tjahjo

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com