PPDB Jalur Bina RW Dinilai Hanya akan Menimbulkan Masalah Baru
Merdeka.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai pembukaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi bina RW sekolah, hanya akan menimbulkan masalah baru.
Wasekjen FSGI Satriawan Salim menilai, seharusnya pendaftaran PPDB diberlakukan berdasarkan cakupan dari kelurahan, bukan RW. Karena tidak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA.
"Tapi ketika basis pendaftarannya adalah zonasi berdasarkan RW bukan kelurahan, maka ini justru akan menjadi masalah baru. Sebab tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA. Kecuali taman bermain, memang banyak," kata Satriawan di Jakarta, Sabtu (4/7).
-
Apa kendala utama pendaftaran siswa baru? 'Kalau sekarang harus buat akun dulu dan itu antre sangat lama. Terus antre di ruang sini. Terus antre lagi di scan. Dan ini membuat orang tua semakin repot. Saya sudah dua hari ini mengurus beginian, dan sampai sekarang belum selesai,' kata Titin Sumarni, salah satu orang tua calon peserta didik baru.
-
Bagaimana PGRI membantu pendidikan di Indonesia? Seiring berjalannya waktu, PGRI juga tak henti berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Salah satunya adalah terciptanya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain itu, perjuangan PGRI juga berhasil melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Apa dampak buruk masuk SD sebelum waktunya? Memasukkan anak ke SD sebelum waktunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti malas belajar dan merasa tertekan. Anak yang belum siap secara mental dan kognitif mungkin merasa tertekan dan kehilangan minat belajar, yang dapat menyebabkan prestasi belajar yang buruk.
-
Kenapa PDRI dibentuk? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta.
-
Kenapa TPN Ganjar khawatir? 'Melihat apa yang terjadi di debat empat, dengan melihat sentimen bahwa hanya Pak Mahfud dan Mas Ganjar yang terus menerus berada di sentimen positif, sementara Pak Prabowo dan Mas Gibran terus menerus ada di sentimen negatif,' kata Andi, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, dikutip Jumat (26/1).
Oleh sebab itu, Dia menyarankan solusi kepada Dinas Pendidikan DKI untuk lebih baik melakukan pendataan berapa jumlah calon siswa yang tertolak karena faktor usia yang masih dalam satu zona kelurahan.
"Karena pemetaan dan pendataan ulang sangat penting, untuk dibandingkan dengan berapa jumlah ketersediaan rombel (rombongan belajar) setelah ditambah empat siswa per kelas itu, apakah akan meng-cover atau tidak," tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov juga harus mulai memikirkan sejumlah opsi untuk mengatasi permasalahan pada PPDB. Termasuk upaya untuk membangun sekolah-sekolah SMA atau SMK baru yang harus dilakukan mulai saat ini.
"Solusi jangka panjang bagi persoalan PPDB DKI adalah, menambah jumlah kelas di satu sekolah atau membangun sekolah negeri yang baru khususnya SMA dan SMK adalah solusi terbaik. Dalam lima tahun terakhir DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," imbuh Satriawan.
Sebelumnya bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa pihaknya menyediakan jalur zonasi baru dalam seleksi PPDB tahun ini, yakni Jalur Zonasi Bina RW.
Pendaftaran PPDB jalur ini dibuka hanya pada hari ini, Sabtu (4/7) hingga pukul 16.00 WIB. Pengumuman akan diumumkan pada pukul 18.00 WIB.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaBeberapa sekolah kekurangan siswa. Namun kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaGibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKeputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.
Baca SelengkapnyaDelapan SMP swasta di Kota Serang, tutup, akibat imbas sistem zonasi PPDB.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR Minta Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi arahan untuk mengakhiri polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang sarat kecurangan.
Baca SelengkapnyaKebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui akan mempertimbangkan untuk menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya