Follow
PPKM Darurat, Wagub DKI Pastikan Pemprov Siap Laksanakan Kebijakan
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI siap melaksanakan keputusan pemerintah pusat terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Misalnya kebijakan baru mengenai rencana PPKM darurat.
"Insya Allah DKI sejak awal setiap apa pun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat, DKI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).
Politikus Gerindra ini menyebut untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat masih dibahas oleh pemerintah pusat.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa pembekalan menteri Prabowo-Gibran penting? TB menyebut sejatinya para pelayan rakyat lebih membutuhkan kesamaan gerak, keteguhan prinsip, disiplin kerja keras, dan empati yang kuat.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
-
Apa tujuan Mentan di Barito Kuala? “Pertanian adalah sektor yang paling siap memperbaiki, membahagian dan mensejahterakan hidup manusia adalah pertanian. Oleh karena itu, pertanian di Barito Kuala harus semakin bagus walaupun dihadapkan dampak perubahan iklim ektrim, El Nino karena air masih tersedia. Kegiatan tanam harus terus kita lakukan,“ kata SYL pada acara panen dan tanam di Desa Gampa Asahi, Kecamatan Rantau Badauh, Barito Kuala.
Kata Riza, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menganggap perlu adanya pengetatan.
"Kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko, detilnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului. Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu saja yang bisa saya sampaikan," ucapnya.
Lanjut dia, rencananya rapat terkait PPKM darurat akan kembali dilanjutkan. Sedangkan untuk implementasi kebijakan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
"Pokoknya akan ada kebijakan baru yang akan diambil, tapi detilnya kita tunggu pengumuman dari pemerintah pusat dari Satgas pusat, dari Pak Menko terkait," jelas dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membenarkan terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.
Hal tersebut seiring dengan pemerintah yang sudah membahas terkait PPKM Mikro Darurat.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," katanya dalam pesan singkat, Selasa (29/6/2021).
Dia mengatakan saat ini hal tersebut sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Nantinya kata dia pengumuman resmi akan disampaikan oleh Pemerintah.
"Supermarket, mall dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," bebernya.
Jodi pun meminta kepada semua pihak tidak panik dengan kabar yang beredar. Dia meminta seluruh pihak tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.
Sumber: Liputan6.comReporter: ika defianti
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya
Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca Selengkapnya
Luhut menyadari, luasnya batas negara Indonesia membutuhkan angkatan laut yang tangguh.
Baca Selengkapnya
Pemikiran Luhut sangat diperlukan karena ia merupakan tokoh senior Golkar yang memiliki pandangan yang berharga.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Rapat dengan Banggar DPR, Rabu (5/6).
Baca Selengkapnya
Eks Kabareskim Polri ini berharap agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya
Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca Selengkapnya
Luhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca Selengkapnya
Kapolri turut mengapresiasi atas seluruh kinerja empat satker Polri.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca Selengkapnya
Luhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya