Prabowo siap disidang BK DPRD soal dugaan beking penghuni rusun

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di depan Badan Kehormatan DPRD terkait beredarnya surat bertanda tangan dirinya meminta penundaan penertiban terhadap salah seorang penghuni rusun ilegal berinisial HP di Rusun Tipar Cakung, Jakarta Timur.

Kesiapan ini disampaikan Prabowo menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta memproses anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra itu yang diduga melanggar kode etik dewan. "Saya siap di BK DPRD," kata Prabowo melalui pesan singkat, Rabu (3/2).

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta mengaku dirugikan atas pencatutan namanya dalam surat edaran tersebut. Dia juga sempat mengklaim surat yang beredar itu palsu. Karena tahun dikeluarkannya surat tersebut tidak sesuai.

Dia merasa tidak tidak perlu menjelaskan persolan ini kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik maupun ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Mohamad Sanusi.

"Apa yang harus diklarifikasi orang saya korban. Izin apanya jelas-jelas memo saya dipalsukan," tegasnya.

Namun, politisi Gerindra ini membenarkan pernah diminta HP, salah seorang penghuni rusun ilegal, untuk lakukan penundaan. Prabowo mengaku sempat membantu HP dengan pertimbangan kemanusiaan.

"Surat palsu itu coba lihat tanda tangannya bukan saya dan memang pernah yang bersangkutan minta tolong untuk minta penundaan dan pada waktu itu atas dasar kemanusiaan saya mencoba minta penundaan," jelasnya.

Seperti diketahui, beredar surat dari Prabowo Soenirman, berisikan permintaan penundaan penertiban pada salah seorang penyewa rusun ilegal berinisial HP. HP adalah penyewa kedua yang menempati unit rusun di rumah susun Tipar Cakung Blok Cendana lantai 5.

Padahal, Pemprov DKI telah menegaskan bahwa unit rusun tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan. Selain itu, berdasarkan ketentuan, para penghuni rusun diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk sesuai domisili.

Dalam surat itu, HP yang berprofesi sebagai wartawan, menyewa unit rusun milik EM (penyewa pertama). Surat itu ditujukan untuk Kepala Unit Rusun Tipar Cakung agar mau menunda penertiban.

Dalam memo yang dikeluarkan pihak Prabowo pada 30 Januari 2015, bertuliskan bahwa HP bersedia membayar uang muka untuk membeli rusun sebesar Rp 5.000.000 pada (28/1) lalu. Dan cicilan tiap bulannya yakni sebesar Rp 3.500.000. Kesepakatan ini diduga telah disetujui berdasarkan pembicaraan antar keduanya. (mdk/noe)