Rekam Jejak Yoory Pinontoan, Dirut Tersandung Korupsi Pengadaan Lahan DKI

Merdeka.com - Program DP rumah 0 rupiah yang diunggulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tercoreng atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yoory C Pinontoan. Saat ditetapkan tersangka, Yoory menjabat sebagai Direktur Umum Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Yoory ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (5/3) atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi berupa penggelembungan harga saat melakukan pembelian lahan di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan penetapan tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti permulaan cukup.

"Benar, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," ucap Ali, Senin (8/3).

Pembelian lahan seluas 41.921 meter persegi oleh Perumda Sarana Jaya, notabene perusahaan DKI, diperuntukan untuk lokasi pembangunan rumah DP 0 rupiah. Lahan itu dibeli dengan menggunakan anggaran tahun 2019.

Mengetahui anak buahnya tersandung korupsi, Anies memutuskan untuk menonaktifkan Yoory sebagai Direktur utama. Keputusan Anies itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yang diterbitkan di hari penetapan Yoory sebagai tersangka.

Dalam struktur organisasi yang dimuat dalam sarana-jaya.co.id, jabatan Direktur Utama merupakan jabatan tertinggi dan membawahi Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Pengembangan, Kepala Satuan Pengawas Intern.

Karier

Karier Yoory di Sarana Jaya dimulai pada 1991 sebagai staf perusahaan. Pada 2015, ia menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sarana Jaya. Satu tahun berikutnya, mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melantiknya sebagai Direktur Utama.

Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan saat ini Direktur Utama sementara diemban oleh Indra Sukmono, Direktur Pengembangan Perumda.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin (8/3).

Indra menjabat Plt Dirut paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang. (mdk/eko)