Rela digusur, warga Muara Karang minta rusun dan uang kerohiman

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ratusan warga di Bantaran Kali Karang, Pluit, Muara Karang, RT 22/08, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin ini (9/3) sibuk membongkar bangunan rumah mereka. Pembongkaran yang mereka lakukan lantaran terkena proyek normalisasi Kali Karang.

Menurut Camat Penjaringan, Yani Wahyu Purwoko, sikap sadar warga yang seperti itu patut diacungi jempol, karena mereka sadar apa yang harus mereka lakukan.

"Kurang lebih sebanyak 240 bangunan harus dibongkar oleh warga. Sebelum warga membongkar, pihak kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya. Kami memberikan mereka waktu 7x24 jam. Dan perlu diingat, bahwa tanah itu bukan tanah mereka, tapi tanah negara. Itu bantaran kali," ujar Yani di lokasi saat diwawancarai, Senin (9/3).

Orang lain juga bertanya?

Yani juga menjelaskan bahwa terkait hal ini pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Sudin Bina Marga untuk pembuatan jalan inspeksi, Sudin Taman untuk dibuat Ruang Terbuka Hijau, dan Sudin Tata Air untuk melakukan pengerukan sedimen di kali itu.

Di lain sisi, sebagian warga mengeluh karena tidak mendapatkan uang kerohiman ataupun pemberian rumah susun (rusun) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Marsuki (41) yang merupakan salah seorang warga di lokasi dan korban proyek normalisasi kali, dirinya kesal terhadap pihak pemerintah terkait yang memandang sebelah mata warga RT 22/08 ini. Marsuki mengaku pemerintah tak memberikan keringanan terhadap warga Bantaran Kali Karang.

"Saya tahu, kami memang tinggal di sini salah. Mungkin menurut mereka (pemerintah), tinggal di Bantaran Kali Karang ya salah. Cuma tolonglah, masak iya kami ditelantarkan seperti ini. Kami harap ada pemberian rusun untuk kami. Kita bingung nih mau tinggal di mana," ujar Marsuki saat diwawancarai, Senin (9/3).

Warga lainnya, Hendi (38) juga mengaku bahwa seluruh warga sudah berupaya sadar diri dengan membongkar sendiri bangunannya. Dia berharap pemerintah juga sadar akan penderitaan warganya.

"Bayangkan saja, kami diberi waktu 7x24 jam untuk pindah. Pindah ke mana? Memangnya mencari tempat tinggal itu butuh waktu sebentar? Belum lagi mindahin anak sekolah," ujar Hendi dengan nada emosi.

Sampai saat ini warga masih berupaya membongkar sendiri bangunannya. Tak satupun terlihat petugas penertiban gabungan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, maupun Polisi di lokasi.

(mdk/bal)