Respons Tak Simpatik ke Pelapor, Admin Twitter Commuter Line Disarankan Dipecat

Merdeka.com - Pengelola akun Twitter PT KAI Commuter Line dikenakan sanksi setelah memberikan respons yang menyenangkan terhadap salah satu pelapor melalui media sosial. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang perempuan di KRL Commuter Line tujuan Cikarang.

Kasus ini bermula ketika seorang perempuan mengaku menjadi korban pelecehan seksual di KRL Commuter Line tujuan Cikarang. Namun, karena minimnya barang bukti, terduga pelaku pelecehan seksual tersebut tak diproses secara hukum.

Persoalan lain muncul setelah laporan dugaan pelecehan tersebut disampaikan akun Twitter @ZhaRaLa ke akun resmi KAI Commuter, yaitu @CommuterLine. Alih-alih laporannya ditindaklanjuti, akun @ZhaRala justru mendapat respons tak enak dari akun @CommuterLine.

"BTW kejadian nya di alami sama temen Mba kan.?? bukan sama mba nya ?? kenapa gak langsung Lapor Polisi aja Mbanya.? dan kalo lapor polisi si mba nya pun harus ada bukti," demikian respons @CommuterLine yang diunggah dari tangkapan layar akun @ZharaLa, Sabtu (5/6).

Akun Twitter pelapor dugaan pelecehan sudah terkunci. Namun respons tak simpatik tersebut membuat akun Twitter Commuter Line menjadi sorotan.

PT KAI Commuter Line meminta maaf atas respons terhadap pengguna KRL yang mengadu adanya dugaan pelecehan seksual. Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan admin yang merespon aduan korban diberikan telah diberikan sanksi.

"Untuk admin yang bertanggung jawab atas cuitan respons kasus pelecehan seksual di KRL itu kini telah dicabut aksesnya. Selanjutnya akan ada proses sanksi terhadap yang bersangkutan," ucap Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/6).

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menuturkan, sanksi yang tepat diberikan terhadap pengelola atau admin media sosial PT KAI adalah pemecatan atau pemberhentian.

"Karena kalau cuma teguran enggak akan memberikan efek jera kan. Respons admin ini malah membawa nama baik KAI tercoreng, citra dari KAI jelek. Menurut saya sanksinya diberhentikan saja itu," kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Minggu (6/6).

Dia berharap PT KAI tidak hanya memberi sanksi mutasi atau pindah tugas. Menurutnya, pegawai tersebut tidak perlu dipertahankan. "Jadi jangan tetap dipertahankan, dipindah ke tempat lain," tegasnya.

Dia meningatkan, ada sanksi berat jika telah mencoreng nama baik institusi atau perusahaan BUMN. Ada sejumlah sanksi yang mentaur perilaku, etika dan kinerja. Jika kesalahannya sangat berat dan berujung kriminal, bisa diselesaikan melalui jalur hukum.

"Tapi ini kan persoalan adminnya sendiri yang enggak ngerespon, itu sanksinya sanksi administrasi jadinya," tutupnya.