Riza Patria: Belum Ada Kesepakatan Pemilihan Wagub DKI Ditunda
Merdeka.com - Pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditargetkan tepat waktu, jika tidak ada kesepakatan dari DPRD DKI untuk menundanya karena penyebaran Covid-19. Calon Wagub Ahmad Riza Patria mengatakan, belum ada informasi dari panitia pemilih adanya penundaan dari jadwal 23 Maret.
"Belum. Jadwal yang ada masih 23 Maret. Nanti kita tunggu saja. Sebagaimana hasil rapat mereka (Panlih)," katanya, Rabu (18/3).
Sementara itu, Ketua Panlih Farazandi Fidinansyah mengatakan belum ada opsi ditunda untuk pelaksanaan pemilihan Wagub DKI. Jika ditunda karena pandemik Corona, menurut Farazandi hal ini justru merugikan warga Jakarta.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Kapan Pilgub Jakarta 2024 akan digelar? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
-
Apa dampak skenario tunda pemilu? Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
Lagi pula, imbuhnya, penanganan atas penyebaran Covid-19 terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Karena kalau pun mundur juga keadaan bukan berarti kita pastikan lebih baik juga, karena ini masih penanganan juga," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhaimi mengatakan, setuju dengan usulan untuk menunda pemilihan Wagub. Asalkan alasan penundaan untuk keselamatan seluruh anggota dewan.
"Saya kira pertama keselamatan manusia itu utama. Kemudian dari sisi seruan gubernur dan pemerintah pusat dari ahli kita mengikuti arahan untuk tidak berkumpul dan berjabat tangan," katanya kepada merdeka.com, Selasa (17/3).
Politikus PKS ini menambahkan, masih ada waktu untuk menunda pemilihan calon pengganti Sandiaga Uno. Dia menyarankan, agar menunda pemilihan hingga kondisi penyebaran Virus Corona dapat dikendalikan.
"Tidak mengapa kalau pemilihan Wagub ditunda. Tentu penundaan itu untuk menjaga kesehatan dari Corona," jelasnya.
Usulan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad. Dia mengatakan, keputusan penundaan ini sebenarnya berada di Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Dia menilai, tidak ada alasan mendesak pemilihan Wagub DKI harus diselenggarakan dalam waktu dekat. Mengingat penyebaran Virus Corona di Indonesia mengalami peningkatan.
"Tidak alasan mendesak dan penting untuk melaksanakan pemilihan Wagub di kondisi seperti ini. Kita seharusnya fokus dan mengikuti arahan untuk membatasi aktivitas di luar rumah apalagi kegiatan yang membuat orang berkumpul," ujarnya.
Idris menyarankan, seluruh anggota dewan mengikuti anjuran Presiden Jokowi untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Terlebih, Prasetio menyampaikan ada dua anggota dewan suspect Corona.
"Kita fokus penanganan Covid-19 itu target kinerja utama sekarang," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut jika ada kesulitan dalam penyelenggaraan Pilkada seharusnya diatasi bukan ditunda.
Baca SelengkapnyaUsulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal, Pilgub Jakarta digelar pada November 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaGerindra menghargai proses yang berjalan dalam dinamika Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca SelengkapnyaPDIP batal mengumumkan Anies Baswedan dan Rano Karno untuk Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDjarot meminta masyarakat sabar menunggu hasil keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan pasangan yang akan mereka usung.
Baca Selengkapnya