Rp 556 Juta untuk Kampung Kumuh, Sudin Perumahan DKI Sebut Buat Bayar Konsultan

Merdeka.com - Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Suharyanti menyatakan anggaran Rp 556 juta untuk kegiatan community action plan (CAP) dalam penataan kampung kumuh setiap rukun warga (RW) untuk membayar konsultan. Dia menyebut anggaran ratusan juga itu guna membayar konsultan yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli.

"Tenaga ahli yang kita gunakan ada lima, dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," kata Suharyanti saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11).

Konsultan itu, kata dia, pekerjaannya untuk mengkaji kehidupan masyarakat selama 24 jam untuk mencari aspirasi mereka dalam perbaikan lingkungan setempat. Bila dalam satu kelurahan terdapat sejumlah RW yang perlu di tata, Suharyanti menyatakan hanya tenaga fasilitator dan surveyor saja.

"Karena banyaknya RW itu juga kami tambahkan surveyor, karena satu surveyor untuk lima RW itu enggak mungkin, mengingat waktunya juga kan empat bulan ya kemarin untuk surveyor," ucapnya.

Dari CAP ini akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai Pemprov DKI Jakarta mengeksekusi rencana itu dengan sistem Collaborative Implementation Plan (CIP) atau pengerjaan fisik kampung.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Yuke menilai anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa' tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ucap Yuke.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com