Sampai April 2018, warga DKI harus tahan hasrat jika ingin beli hunian DP 0 Rupiah

Merdeka.com - Peletakan batu pertama program hunian Down Payment (DP) 0 Rupiah sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun mekanisme pendaftaran baru akan dibahas setelah Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, belum bisa berkomentar banyak soal skema pendaftaran dan pembayaran karena BLUD belum ada. Namun dia mengklaim hunian itu untuk mereka berpenghasilan rendah.

"Skemanya sedang disiapkan, leading sectornya dari Dinas Perumahan akan membentuk BLUD dan bekerjasama dengan stakeholder, termasuk BI, OJK, pemangku kepentingan seperti REI, perbankan lainnya, saya pastikan skemanya bisa cocok dengan masyarakat penghasilan rendah," ujarnya di Kantor Dinas Perhubungan DKI, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).

Rencananya pada bulan April 2018, masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran. Saat ini semuanya sedang difinalisasikan. "Nanti April yang pas diluncurkan sudah terjawab pertanyaannya. Kami sengaja enggak menciptakan brosur, karena kita bilang tolong lihat dulu datang ke show unitnya, lihat. Karena udah enggak lagi di dalam gambar bisa dirasakan, namanya ini experience based marketing. Jadi mereka datang sendiri lihat sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan hal sama soal skema pembayaran dan pendaftaran. Namun secara umum dia menjelaskan kriteria yang dapat membeli rumah murah tersebut harus warga ber-Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

"Belum pernah memiliki rumah sendiri, selama ini mengontrak jadi tidak pernah punya rumah sendiri. Yang bersangkutan untuk program yang sekarang, yang kemarin adalah yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta," jelasnya di Balai Kota.

Dia juga menekankan jiga rumah ini tidak bisa diperjualbelikan pada pihak ke tiga. Jika pemilik ingin menjual maka dijual kembali pada BLUD.

"Bila ada yang terpaksa menjual maka kita akan menjadi badan yang akan membelinya. Sehingga tidak muncul second market rumah ini. Jadi kita tetap menjaga bahwa rumah ini adalah rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi ini yang nanti akan kita atur," katanya.

"Karena itu bagi masyarakat bersabar sebentar insya allah bulan April kita sudah siap semuanya," sambung Anies.

Namun untuk skemanya, Anies mengatakan akan menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di mana dalam skema tersebut DP 1 persen akan ditanggung APBD.