Sandi sebut anggaran kunker DPRD Rp 108 M usulan di era gubernur lama
Merdeka.com - Dalam RAPBD DKI Jakarta 2018, Sekretariat DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp 108 miliar untuk kegiatan kunjungan kerja anggota dewan termasuk kunjungan balasan ke sister city. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan pos anggaran itu telah diusulkan jauh hari sebelum ia dan Gubernur Anies Baswedan dilantik.
"Itu diusulkan sebelumnya dan kami hanya mengikuti," ujarnya, Kamis (23/11).
Menurutnya alokasi anggaran mencapai ratusan juta untuk kegiatan kunker bertujuan agar para anggota dewan bisa melakukan komparasi terhadap kebijakan di daerah lain atas program-program tertentu.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Apa yang dimaksud dengan anggaran riset? Riset dan pengembangan teknologi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh suatu negara.
"Ingin memiliki pembanding atau alat komparasi. Dan tentunya kegiatan ini diharapkan bisa memberi masukan-masukan dimana menjadi mitra kita ke depan," jelasnya.
Dalam situs web apbd.jakarta.go.id, dirincikan anggaran untuk kunker tersebut yaitu untuk kunker Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 107.797.974.740. Selain itu ada pula anggaran kunker sister city dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 968.786.000. Jadi total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 108.766.760.740.
Sandi menyampaikan apresiasinya atas berbagai kritikan maupun masukan terkait RAPBD 2018. "Kami berterima kasih sekali semua ikut mengawasi ini dan ini bisa dilihat prosesnya seperti apa dan saya ingin ada penghematan ke depan," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaKarmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaMabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca SelengkapnyaPegawai KPK diduga menerima pungli mulai dari Rp1 juta sampai Rp500 juta
Baca SelengkapnyaAnggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca SelengkapnyaRezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya