Sejarah saham Pemprov DKI di perusahaan bir sejak era Ali Sadikin

Merdeka.com - Pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan wakil gubernur Sandiaga Uno berencana menjual saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. Mereka merasa keuntungan didapat tidak syariah bagi Jakarta.

Sandiaga menuturkan, pembahasan itu sudah dilakukan oleh timnya bila resmi duduk di balai kota. Meski berencana menjual saham di perusahaan penyalur minuman beralkohol, Sandiaga menegaskan bukan berarti melarang adanya minuman keras di Jakarta.

"Kalau bisa kita gunakan dana hasil penjualan yang lebih bermaslahat buat masyarakat, dari pada menunggu deviden dari sebuah investasi yang sangat-sangat tidak syariah," kata Sandiaga kepada merdeka.com, Selasa (24/1) kemarin malam.

Kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan selama puluhan tahun. Hingga Selasa (25/4), tercatat porsi kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir ini mencapai 23,34% atau setara dengan 186.846.000 lembar saham.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mempermasalahkan rencana calon penggantinya tersebut. Ahok mengatakan, kepemilikan saham tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman Ali Sadikin sebagai gubernur. Bahkan, kepemilikan saham perusahaan pemegang lisensi bir tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Yang pasti itu perusahaan ada sejak lama dari tahun 70-an, Pak Ali Sadikin. Perusahaan sangat untung. Kalau mau jual silakan lelang terbuka. Supaya jelas," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/4).

Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan, dengan adanya lelang terbuka penjualan saham tersebut maka akan diketahui siapa pembelinya. Karena nantinya keuntungan yang didapatkan PT DLTA akan dibagikan setiap akhir tahun kepada pemegang saham.

"Bagi saya apapun boleh, asalkan transparan saja. Terus alasannya apa (jual saham)? Kalau cuma alasan enggak boleh produk bir, enggak boleh punya saham itu Perda loh yang atur," tuturnya.

Ahok menambahkan, dalam satu kebijakan yang akan diambil pasti membawa dampak terhadap warga Jakarta. Sehingga dalam perencanaannya pun tidak bisa sekadar keinginan satu dua pihak saja.

"Dasar kita sangat jelas. Kampanye mau gertak orang silakan, tapi melaksanakan negara ini ada aturannya. Perda anda (Sandiaga) juga bisa ditolak Mendagri (menteri dalam negeri), jadi mesti jelas (alasannya)," imbuhnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi DKI Jakarta Saefullah menyarankan adanya pengecekan lebih lanjut soal rencana penghapusan saham tersebut. Pertama, lanjutnya, harus ada penilaian terlebih dahulu dari asisten perekonomian.

"Lalu kepentingan masyarakat ada atau tidak di situ, IP deviden yang masuk ke BUMD logis atau tidak, kalau tidak logis kita evaluasi, kalau kita evaluasi tapi menjanjikan kita pelihara," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

"Tapi saya tidak tahu inisiatifnya dari mana kan bisa aja kalau misalnya sesuatu yang dilemparkan disuruh jual, mungkin sudah ada yang mau beli ini mesti dicek juga," tandasnya.