Sekda DKI: APBD 2020 Diunggah Setelah Ada Kesepakatan di Banggar DPRD

Merdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah enggan berkutat dengan polemik desakan beberapa pihak mengunggah usulan mata anggaran ke sistem e-budgeting. Ia mengatakan, anggaran akan diunggah usai ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

Pelaksanaan rapat di Banggar, dikatakan Saefullah, masih menunggu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 selesai di beberapa komisi. Hingga pekan ini masih tersisa rapat di komisi B dan D.

"Setelah ini disepakati nominalnya baru Gubernur atau saya membuat surat edaran kepada SKPD untuk melakukan input atas komponen-komponen," ujar Saefullah, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/11).

Ia menjelaskan, pembahasan di Banggar sama halnya saat pembahasan KUA-PPAS antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan komisi di DPRD, menyisir kembali segala anggaran yang disepakati sebelumnya.

Untuk itu, belajar dari peristiwa kontroversial sebelumnya, Saefullah mengingatkan seluruh Kepala SKPD tidak berulah lagi memasukkan kegiatan dalam penggunaan anggaran.

Sembari berceletuk, Saefullah tuntut seluruh bawahannya memelototi usulan anggaran yang diajukan saat rapat Banggar.

"Semoga dengan kejadian kemarin, semua SKPD bisa melek untuk pelototi, dilihatin jangan sampai ada yang aneh-aneh," tukasnya.

Banyak Anggaran Janggal

Usulan APBD DKI Jakarta 2020 menjadi perbincangan dan sorotan masyarakat setelah banyaknya temuan anggaran fantastis dan dianggap tidak rasional. Seperti pengadaan ballpoint senilai Rp124 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Selain anggaran ballpoint, ada pula anggaran untuk 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan. Beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar yang diusulkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Publik juga dihebohkan dengan rancangan anggaran DKI untuk tahun 2020 terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar lima influencer luar negeri guna mempromosikan pariwisata Ibu Kota kepada warganet yang menjadi pengikutnya di media sosial. Namun karena menuai polemik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memutuskan mencoret anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.

Ada pula usulan anggaran pembelian lem aibon oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah di Jakarta Barat senilai Rp82 miliar.