SP PD Pasar Jaya tuding direksi diskriminatif soal tunjangan pajak

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Perwakilan demonstran dari Serikat Pekerja PD Pasar Jaya diterima beberapa anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta usai berorasi di depan Kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka berdemonstrasi menuntut pencopotan tenaga profesional yang diangkat sangat cepat menjadi pegawai tetap.

Ketua Serikat Pekerja PD Pasar Jaya, Kasman Panjaitan juga menuding direksi PD Pasar Jaya berlaku diskriminatif khususnya soal tunjangan pajak. Menurutnya untuk pegawai level manajer diberikan keistimewaan tunjangan PPH 21.

Ia mengatakan seorang manajer gaji pokoknya Rp 22 juta dan mendapat tunjangan PPH Rp 3 juta. Sementara pegawai lain selevel pegawai staf yang gajinya sekitar Rp 10 jutaan langsung dipotong PPh.

Orang lain juga bertanya?

Hal ini sempat diprotes ke direksi tetapi dibantah ada perlakuan diskriminatif. Kasman mengatakan pihaknya juga meminta agar komponen gaji dibuka. "Kami minta direksi agar tidak diberikan keistimewaan pada level manajer soal tunjangan pajak," ujarnya.

Untuk pemotongan iuran BPJS, dipotong untuk kelas satu. "Ketiga pegawai menggunakan BPJS di rumah sakit ternyata untuk kelas dua. Pegawai dipotong gajinya pembayaran BPJS untuk tiga orang anaknya tapi yang berlaku di BPJS hanya satu. Ke mana uang kami yang dipotong?" kata Kasman.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzinnun meminta agar pengurus Serikat Pekerja PD Pasar Jaya menyertakan data pelengkap. Data ini bisa dipaparkan saat memanggil pihak-pihak terkait membahas aduan ini.

Yusriah mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan apapun sebelum berkoordinasi dengan pihak terkait seperti jajaran Direktur Utama PD Pasar Jaya maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

(mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Tapera Potong Upah Karyawan, Gaji Komisioner BP Tapera Ada yang Mencapai Rp43,3 Juta per Bulan

Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.

Baca Selengkapnya

Pajak natura Tenang, Pajak Natura Tak Berdampak Pada Gaji Karyawan

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pajak natura atau kenikmatan tidak berdampak pada gaji bersih atau take home pay pekerja golongan kelas bawah.

Baca Selengkapnya

Tapera Ditentang Publik, Peraturan Tapera Bakal Dievaluasi?

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020 untuk iuran Tapera.

Baca Selengkapnya

Iuran Tapera FOTO: Polemik Potong Gaji untuk Tapera, Nambah Lagi Beban Hidup Para Pekerja

Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Baca Selengkapnya