Suara lantang Sumarsono menentang TGUPP ala Anies-Sandi

Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno menaikkan anggaran dan menambah jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai polemik. Sebabnya, Anies menambah anggaran TGUPP hingga puluhan kali lipat, begitu juga dengan jumpa personelnya.

Sesungguhnya, TGUPP bukanlah hal baru. Sejak era Jokowi menjabat sebagai gubernur, tim ini sudah dibentuk. Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) TGUPP juga tetap ada. Namun bedanya TGUPP di era Ahok dengan era Anies yakni soal jumlah anggaran dan anggotanya.

Di era Ahok, TGUPP hanya berisi 13 orang dengan anggaran Rp 2,35 miliar. Sementara di zaman Anies, direncanakan TGUPP berisi 74 orang dengan anggaran naik berkali-kali lipat yakni mencapai Rp 28,99 miliar di RAPBD 2018.

Mantan Plt Gubernur DKI Sumarsono pun angkat bicara. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengritik keras rencana Anies menaikkan anggaran dan menambah jumlah personel TGUPP.

Anies-Sandi di apel siaga ©2017 Merdeka.com

Sumarsono menganggap jumlah penambahan anggota TGUPP sangat signifikan. Sebab dalam Pergub 411 Tahun 2016 mengatur maksimal jumlah anggota 15 orang. Karenanya, jumlah TGUPP yang disodorkan Anies perlu dirasionalisasi lantaran terjadi pembengkakan anggaran.

"Pengangkatan 74 anggota TGUPP ini kan jadi satu hal luar biasa karena semula maksimum 15 dari Pergub 411 Tahun 2016 kemudian melompat jadi 74 sehingga implikasnya menjadi anggaran melompat jadi 28 sekian miliar, Rp 28,9 M," kata pria yang biasa disapa Soni itu di kompleks parlemen, Kamis (23/11) kemarin.

Dia juga curiga orang yang ditarik dalam TGUPP adalah orang dekat Anies-Sandi. Dia menduga TGUPP bakal diisi oleh anggota tim pemenangan Anies-Sandi masa kampanye.

"Yang jelas kalau kita mau subjektif ya, gubernur pasti akan memilih orang-orang yang selama ini membantu dia menang, itu saya yakin," katanya.

Meski demikian, dia mengatakan sesungguhnya tidak ada masalah Gubernur memilih secara subjektif. Asalkan sesuai kompetensi. Namun, jumlah yang diwacanakan, menurutnya tidak wajar.

"Tapi jangan semua tim sukses masuk diwadahi semuanya yang kebetulan hanya karena untuk penampungan saja. Jumlahnya pun saya kira harus dibatasi, tidak 74," lanjutnya.

Soni Sumarsono ©2017 merdeka.com/sania

Soni menjelaskan penambahan anggota itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pada masa Jokowi hanya 7 orang, kemudian Ahok bertambah menjadi 9 orang sampai terakhir menjadi 15 orang. Penambahan personel untuk mengatasi masalah aset. Karena itu Badan Aset Daerah dan Badan Keuangan dipisahkan.

Soni menyarankan kepada Anies, tim yang gemuk itu harus jelas tugas pokoknya dan jangan sampai fungsinya bertabrakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah ada.

Tak cuma itu, dia menilai jumlah anggota TGUPP tersebut berpotensi mendemoralisasi SKPD apabila tidak memiliki tugas yang jelas. Menurutnya, DPRD DKI perlu melakukan pengawasan terhadap 74 anggota TGUPP.

"Bisa-bisa ini membahayakan SKPD, demoralisasi. Yang saya khawatir kalau ini diloloskan tanpa ada pengorganisasian yang jelas malah bisa menjadi boomerang," katanya.

Soni mengungkap, TGUPP harus jelas supaya tidak menjadi gubernur bayangan. Hal itulah yang bisa menurunkan moral SKPD. Sebab itu, harus ada pengawasan ketat kerja TGUPP.

Rapat Paripurna DKI Jakarta ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Dia juga membantah pernyataan Anies yang menyebut TGUPP dan staf khusus di era Ahok dibiayai pihak swasta. Menurut Soni, pada masa Ahok TGUPP murni dibiayai dari APBD. Sedangkan untuk staf Ahok dibiayai dari uang Operasional Gubernur.

"Jadi swasta tidak ada tapi dibiayai BOP (bantuan dana operasional) pengertiannya. Tidak dianggarkan dalam pos APBD khusus TGUPP," katanya.

Dia menjelaskan, BOP memang dikhususkan untuk membantu kerja Gubernur. Ahok pada masa menjabat sengaja merogoh koceknya itu untuk pembiayaan staf serta urusan lainnya.

"Bisa untuk bantuan mendadak, bisa untuk memperlancar tugas, bisa untuk membantu anak cacat, bisa untuk menggaji orang yang membutuhkan, bisa untuk konsolidasi media, itu semua boleh," jelas Soni.

Soni menceritakan, pada masa Ahok, BOP pun dikucurkan untuk menambal dana TGUPP yang kurang. Sebab itu dia heran bagaimana pola pikir Gubernur Anies. Menurutnya, Anies mencoba mencampurkan staf gubernur dengan TGUPP sehingga terjadi pembengkakan jumlah anggota maupun anggaran.

"Bisa saja Pak Anies berpikir terbalik. Seluruhnya ini dimasukan ke TGUPP jumlahnya meledak. Saya enggak tahu pola pikirnya," katanya.

Ahok-Djarot kembali ke Balaikota ©2017 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Sementara itu, Sandiaga Uno menegaskan TGUPP pada periode pemerintahannya bersama Anies bukan tempat buangan untuk para tim suksesnya. Dia juga mengatakan jumlah TGUPP yang akan dipekerjakan pada masa pemerintahannya belum dipastikan.

"Belum kita pastikan tapi tentunya ini bukan tempat pembuangan tim sukses," katanya.

Sandi mengatakan proses rekrutmen TGUPP nantinya juga akan dilakukan secara transparan dan dari orang-orang pilihan yang memang memiliki kualifikasi.

Selain itu, kata dia, jumlah dari kalangan PNS maupun non-PNS juga belum disepakati. Dia juga mengatakan TGUPP ini telah dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, eksekutif dan pimpinan Dewan memiliki pandangan yang sama soal ini.

"Kita berada di frekuensi yang sama," katanya.