Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terancam tidak gajian 6 bulan, Lulung bilang 'masih ada Tanah Abang'

Terancam tidak gajian 6 bulan, Lulung bilang 'masih ada Tanah Abang' Haji Lulung. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Sudah memasuki bulan Maret, APBD DKI Jakarta tahun 2015 tak kunjung disahkan. Imbasnya, para PNS, termasuk anggota DPRD tak bisa menerima gaji dan tunjangannya secara utuh. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan, secara aturan, jika memang tidak ada titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 maka akan Pemprov DKI akan menggunakan APBD DKI Jakarta 2014.

Namun, Lulung menduga, jika sampai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan pergub sebagai payung hukum menggunakan APBD DKI 2014, hal itu hanya akan menjadi bahan pencitraan Ahok.

"Tapi dia mau bikin opini lagi tuh entar, 'Tuh kan gue nyelametin duit yang Rp 12,1 triliun'. Tapi yang Rp 73,08 triliun ada enggak kerjaan dia. Uber (kejar) dong itu, ada elite-elite bisnis di situ," katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Orang lain juga bertanya?

Bahkan, Lulung menduga, mantan Bupati Belitung tersebut melakukan 'permainan' dengan pengusaha-pengusaha besar. Untuk itu politisi PPP ini meminta masyarakat untuk melakukan pengawasan.

"Ya kita lihat aja nanti. Kita awasi sama-sama. Kok dia lebih menggunakan e-budgeting yang kami dibanding menjalankan undang-undang dalam proses hukum. E-budgeting kan belum teruji," tegasnya.

Jika Pemprov DKI Jakarta benar menggunakan APBD DKI Jakarta 2014 maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada 106 anggota dewan dan Ahok. Kemendagri membuat Surat Edaran Nomor 903/6865/SJ yang menyatakan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota serta seluruh anggota DPRD terancam tidak gajian selama enam bulan jika hingga 31 Desember belum mengesahkan Rancangan APBD dan Perda Penjabaran APBD untuk Tahun Anggaran 2015. Namun, Lulung menanggapi hal ini dengan santai.

"Enggak apa-apa kan masih ada Tanah Abang," cetusnya.

Sebelum terjun di dunia politik menjadi anggota DPRD, Lulung dikenal sebagai pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan yang mengelola keamanan, perparkiran, dan penagihan utang di wilayah Tanah Abang. Dia mendirikan PT Putraja Perkasa, PT Tirta Jaya Perkasa, koperasi Kobita, PT Tujuh Fajar Gemilang, dan PT Satu Komando Nusantara.

Lulung juga membuka kantor advokat bernama Lunggana advocat & friends yang berlokasi di Tanah Abang. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025

Luhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Menteri Luhut: Saya Tak Pernah Bilang Kepala Otorita IKN Tak Becus
Menteri Luhut: Saya Tak Pernah Bilang Kepala Otorita IKN Tak Becus

Luhut membantah pernah menyatakan Bambang Susantono tidak becus bekerja di IKN

Baca Selengkapnya
Airlangga Memastikan Tidak Ada Menteri yang Mundur
Airlangga Memastikan Tidak Ada Menteri yang Mundur

Airlangga mengingatkan periodesasi pemerintah sudah diatur dan berjalan setiap lima tahun.

Baca Selengkapnya
Luhut: Saya akan Tetap Loyal pada Pak Jokowi Sampai Dia Tak Butuh Saya
Luhut: Saya akan Tetap Loyal pada Pak Jokowi Sampai Dia Tak Butuh Saya

Luhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.

Baca Selengkapnya
Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran
Tolak Permintaan Banggar DPR, Sri Mulyani Mantap Tak Ingin Lagi jadi Menteri Keuangan Era Prabowo-Gibran

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah berharap agar Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Bendahara Negara pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak
Didoakan Ketua Banggar Lanjut di Kabinet Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Isyaratkan Menolak

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Luhut Tak Setuju Gagasan Perubahan, Jubir Banggakan saat Anies Jadi Gubernur DKI
Luhut Tak Setuju Gagasan Perubahan, Jubir Banggakan saat Anies Jadi Gubernur DKI

Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Indonesia Terancam Hancur Jika AMIN Kalah, Airlangga: Menang Kalah Hal Biasa
Cak Imin Sebut Indonesia Terancam Hancur Jika AMIN Kalah, Airlangga: Menang Kalah Hal Biasa

"Indonesia ini pemilu sudah setiap 5 tahun. Jadi menang kalah itu suatu hal yang biasa. Namun pemerintah jalan terus," kata Airlangga

Baca Selengkapnya
Jubir Anies Klaim Tanggul Pantai NCICD Berhasil Kurangi Banjir di Jakarta
Jubir Anies Klaim Tanggul Pantai NCICD Berhasil Kurangi Banjir di Jakarta

Pembangunan tanggul ini terkendala karena banyaknya permukiman liar warga.

Baca Selengkapnya