Tim Anies-Sandi temukan 29 ribu lebih DPT aneh di Jakarta Barat
Merdeka.com - Tim pemenangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mengungkap, ada 29.331 atau sekitar 1,8 persen dari 1.653.051 Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid dan ganda pada putaran pertama. Data tersebut ditemukan di wilayah Jakarta Barat.
Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik, data itu didapat dari penyisiran secara mendetil oleh Timnya pada DPT. Data tersebut dianalisa lewat Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan nomor kartu keluarga (KK).
"Ada 12 kategori data invalid NIK dan nomor KK. Pertama NAIK atau KK tidak berjumlah 16 digit. Padahal nomor NIK/KK harus berjumlah 16 digit. Kedua NIK/KK berakhiran 0000 sebanyak tujuh pemilih. Temuan ini dianggap invalid, lantaran empat digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK/KK. Harusnya kan ada nomor penerbitan, masa 0000," kata Taufik di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (20/3).
-
Apa yang ditemukan peneliti di Sirekap KPU? Peneliti Pusat Studi untuk Demokrasi, Kiki Rizki Yoctavian menyoroti sejumlah kejanggalan yang ditampilkan dalam aplikasi sistem rekapitulasi di situs website pemilu2024.kpu.go.id.
-
Kenapa PDIP Jabar akan mendaftarkan Anies? 'Tentunya semuanya yang berderar hari ini masih menunggu kepastian tentang keberangkatan dari pasangan ini untuk menuju ke KPUD Jabar,' ucapnya. '95 persen (usung Anies-Ono)' imbuh dia.
-
Bagaimana cara Anies memilih anggota timnas? Pasangan bakal capres dan bakal cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mengumumkan tim nasional (timnas) pemenangan pada Pilpres 2024 mendatang.
-
Kenapa PDIP mempertimbangkan Anies untuk Pilgub Jakarta? 'Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua,' jelas dia.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Bagaimana PDIP mengetahui ada yang jegal Anies? Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu (28/8). Hingga Kamis (29/8) sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.'Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,' kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
Selain itu, tim juga mencatat data invalid NIK/KK kode kabupaten/kota 00 atau kode kecamatan 00 sebanyak 67 pemilih. Taufik mencontohkan, kode 73 untuk nomor KK Jakarta Barat. Bila NIK/KK 00 maka terindikasi invalid.
"Dari penyisiran, tim mendapati 2.963 KK berdomisili di luar DKI Jakarta. Kode domisili KK di DKI Jakarta adalah 31. KK Berdomisili di Luar Kabupaten/Kota ada 4.604 KK di luar Jakarta Barat. Kode KK Jakbar adalah 3173," katanya.
Selain itu, pada poin keenam, tim menemukan KK format tanggal perekaman tidak terbaca format tanggal sebanyak 1.009 pemilih. Untuk penerbitan KK, harus ada enam digit kedua untuk tanggal perekaman. Sementara, ada juga KK terbit sebelum tahun 2005.
"Kita juga menemukan 147 KK yang diterbitkan sebelum tahun 2005. KK valid harus setelah tahun 2005. Ada juga KK terbit setelah penetapan DPT sebanyak 620 KK pada tanggal 12 Desember 2016. Temuan ini dianggap invalid dan mencurigakan," tegasnya.
Lanjut Taufik, timnya juga menemukan NIK tidak terbaca dan juga tidak sesuai jenis kelamin ada 3.650. Lanjutnya, ada juga NIK kode provinsi di luar dalam wilayah kependudukan.
"Sesuai dengan pasal 37 PP Nomor 37 Tahun 2007, maka NIK KTP harus sesuai dengan kode wilayah. Namun dalam penyisiran ditemukan ada 15 NIK KTP di luar wilayah kependudukan. NIK Kode Kabupaten/Kota di luar dalam wilayah Kependudukan ada 2.805 NIK pemilih tidak sesuai dengan kode kabupaten di Jakarta. Adapun total dari data invalid sebanyak 28.853 pemilih. Sementara itu ada 477 pemilih ganda dari delapan kecamatan di Jakarta Barat," bebernya.
Atas temuan itu, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengajak masyarakat menjaga pilkada DKI Jakarta ini dengan damai juga bebas dari kecurangan.
"Kami mengajak Pilkada tanpa kecurangan dan pemalsuan dokumen," tutup dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.
Baca SelengkapnyaKPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaNIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaNIK KTP dua putra Anies Baswedan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagikan informasi tersebut lewat akun X @aniesbaswedan.
Baca SelengkapnyaKPU memastikan bahwa salah input NIK seorang pemilih di DPT Kutai Kartanegara itu sudah ditangani dan diperbaiki.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, temuan tersebut harus diusut demi memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnyatertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca Selengkapnya