Tim sinkronisasi akan rapat dengan TAPD bahas RPJMD hingga Rabu
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka ruang koordinasi dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka telah mengirimkan tim sinkronisasi untuk melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMD).
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan tim sinkronisasi Anies Sandi akan terus melakukan koordinasi dengan TAPD. Bahkan rencananya penyusunan bersama-sama RPJMD 2018-2022 ini akan berlangsung selama tiga hari.
"Sekarang berjalan (koordinasi), sedang berjalan saya komunikasi dengan Pak Djarot dilaporkan bahwa hari ini besok sampai Rabu, tim sinkronisasi sedang melakukan rapat koordinasi, three party antara Bappeda, SKPD terkait dan tim sinkronisasi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/5).
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
Dia mengungkapkan, nantinya RPJMD akan menjadi acuan untuk rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) 2018. Setelah selesai maka RKPD akan menjadi patokan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2018.
"Tim sinkronisasi bahas 2018. Masuk RPJMD-nya nanti. Kalau 2017 belum dibahas, belum waktunya," ujarnya.
Mengenai potensi untuk masuknya program Anies-Sandi dalam APBD Perubahan 2017, Saefullah mengungkapkan, peluang itu masih ada. Selama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan persetujuan.
Namun, dia menambahkan program yang dapat masuk dalam APBD Perubahan 2017 bukan merupakan pembangunan infrastruktur. Mengingat waktu kepemimpinan Anies-Sandi pada tahun ini tidak memungkinkan mereka melakukannya.
"Karena sisa dua setengah bulan. Kalau fisik kan nanti musti lelang 45 hari. Belum kalau nanti ada sanggahan, tambah lagi, kalau ada sanggahan lagi tambah lagi. Kalau fisik berat," tutup Saefullah. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaPemkot Tangerang terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kondisi terkini peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaSeluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan perkembangan positif mengenai rencana pembangunan MRT dan LRT.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya