Follow
Tolak reklamasi teluk Jakarta, KNTI siapkan langkah hukum lawan Ahok
Merdeka.com - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta. Hal ini karena, tak ada alasan kuat yang ditemukan KNTI bagi Ahok untuk meneruskan program tersebut.
"Kami minta Pa Ahok hentikan program itu. Alasan pencemaran itu tidak kuat dan justru merugikan masyarakat nelayan di sana," ujar Riza usai diskusi 'Apa Kabar Poros Maritim' di Jalan Yusuf Adi Winata No 33, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).
Selain itu, kata dia, Ahok seharusnya lebih fokus pada program pencegahan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di sekitar Teluk Jakarta ketimbang melanjutkan proyek reklamasi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Bagaimana RTH di Jakarta bisa membenahi lingkungan? Program yang ditujukan di setiap kelurahan ini bisa menjadi batu loncatan untuk membenahi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman padat.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
"Pa Ahok jangan terdesak dengan masalah ini. Perhatikan sanitasi, jangan ada yang buang WC sembarangan. Juga perhatikan rumah mereka. Saya rasa program sertifikasi rumah cepat ditangani. Ini lebih mendesak dari pada reklamasi itu," papar dia.
Di lain hal, Riza menegaskan timnya sementara ini memikirkan langkah hukum untuk menolak reklamasi Teluk Jakarta.
"Kami sedang memikirkan langkah hukumnya agar masalah ini cepat selesai. Kami bentuk koalisi untuk hal itu," pungkas dia.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
"Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," kata AHY.
Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca Selengkapnya
AHY mengakui punya latar belakang yang tak jauh berbeda dengan Hadi. Sama-sama lahir dari militer.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca Selengkapnya
Ahok menilai jika memang penggusuran paling banyak terjadi di era pemerintahannya, berarti programnya mendirikan banyak rusunawa berhasil.
Baca Selengkapnya
Tanggul pantai setinggi 4,8 meter tersebut mampu melindungi pesisir utara Jakarta dari banjir rob.
Baca Selengkapnya
Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca Selengkapnya