Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TSP Tak Rekomendasi Lokasi Formula E di Monas, DPRD DKI Jakarta Bingung

TSP Tak Rekomendasi Lokasi Formula E di Monas, DPRD DKI Jakarta Bingung Monas jadi lintasan formula E 2020. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan ke Dinas Olahraga mengenai penyelenggaraan Formula E. DPRD menganggap waktu penerbitan surat rekomendasi dengan rapat pembahasan mengenai Formula E tidak logis.

Pada rapat Komisi E DPRD yang digelar Rabu (19/2), Sekretaris Komisi E Jhonny Simanjuntak menanyakan kronologi rekomendasi hingga akhirnya dituangkan menjadi surat pada tanggal 20 Januari.

"Hei Pak Iwan (Kepala Dinas Kebudayaan) surat anda ke Dinas Olahraga pada 20 Januari, risalah rapat TSP 27 Januari. Gimana minta penjelasannya ke TSP," kata Jhonny.

Iwan H Wardhana sebagai Kadis Kebudayaan menjelaskan urutan tanggal rapat sejatinya dilakukan sebelum penanggalan surat rekomendasi dikeluarkan Dinas Kebudayaan. Menurutnya, surat rekomendasi keluar berdasarkan permintaan Dinas Olahraga.

"Ada pembahasan sebelumnya tapi bukan rapat mulai 18 November 2019 kemudian juga ada lagi 13 Desember jadi penerbitan kami rekomendasi pemanfaatan kawasan cagar budaya dapat dilaksanakan di monas tanggal 20. Bukan berarti ini selesai," jelas Iwan.

Dalam penjelasannya, Iwan mengatakan, ada sejumlah rapat mengenai perhelatan lomba balap mobil listrik tersebut. Namun tidak menyinggung rekomendasi apa saja yang diberikan TSP.

Ketua TSP DKI Bambang Eryudhawan di dalam rapat itu juga bahkan mengaku tidak tahu siapa yang merekomendasikan balapan di kawasan Monumen Nasional (Monas).

"Jadi TSP tidak memiliki wewenang untuk memutuskan bahwa Formula E di Monas karena itu sudah diputuskan," kata Bambang.

"Itu izin prinsip. Itu dinas sama dinas ngobrol, teknis kan tetap jalan. Silakan lah kalau memang mau di situ tapi urusan tetap beresin. Tanggal 27 keluar tuh statement resmi teknis, apa yang diperlukan," imbuhnya.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kemudian menyelak, menanyakan Iwan mengenai letak di mana kesalahan sengkarut Formula E tersebut. Namun, Iwan tak menjawab.

"Terus kesalahan keluarnya di mana? Ini siapa yang keluarin?" tanya Prasetio.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya

Balapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Ahmad Sahroni Dukung Formula E 2024 Batal: Agar Olahraga Tak Jadi Sarana Politik
Ahmad Sahroni Dukung Formula E 2024 Batal: Agar Olahraga Tak Jadi Sarana Politik

Formula E Jakarta tidak masuk kalender balap musim 2024 yang dirilis Formula E ABB FIA. Karena jadwal yang bersamaan dengan masa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jakpro Sebut Formula E 2024 Tetap Diadakan di Jakarta
Jakpro Sebut Formula E 2024 Tetap Diadakan di Jakarta

MTZ berujar, Jakpro masih berkomunikasi dengan FEO terkait tanggal yang pas agar Jakarta bisa menyelenggarakan Formula E 2024.

Baca Selengkapnya
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025

Jakpro memastikan Formula E tetap digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Untung Rugi Bila Gelaran Formula E 2024 Benar-Benar Batal Digelar di Jakarta
Untung Rugi Bila Gelaran Formula E 2024 Benar-Benar Batal Digelar di Jakarta

Jakpro masih berupaya dan berdiskusi dengan Formula E Operation (FEO) agar bisa menggeser jadwal penyelenggaraan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bertepatan Pemilu, Jakarta Tidak Masuk Kalender Formula E 2024
Bertepatan Pemilu, Jakarta Tidak Masuk Kalender Formula E 2024

Musim kesepuluh Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA akan dimulai di Mexico City, Mexico pada 13 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Banyak Anggota DPR Absen Paripurna Pengesahan RUU Pilkada
Ini Alasan Banyak Anggota DPR Absen Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.

Baca Selengkapnya
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!

Pemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?

Baca Selengkapnya
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD
Heru Budi soal RUU DKJ Gubernur Ditunjuk Presiden: Saya Belum Baca karena Banyak PR dari DPRD

Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.

Baca Selengkapnya