Wagub DKI Harap Bawaslu Antisipasi Kecurangan Politik di Pemilu 2024

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap para anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengantisipasi berbagai skenario, jelang kontestasi politik di 2024. Dia mendorong kesiapan tersebut harus secara sistematis secara kelembagaan.

"Kompleksitas yang dihadapi dalam skenario pemilu serentak 2024 membutuhkan antisipasi penanganan dan solusinya secara kelembagaan yang lebih serius dan sistematis," katanya saat memimpin apel kesiapsiagaan Bawaslu Jakarta, di Tebet Eco Park, Senin (23/5).

Kendati memiliki risiko politik, dia meyakini, Jakarta akan mampu mengantisipasi segala tantangan dan masalah yang terjadi di saat berlangsungnya pelaksanaan kampanye hingga pemilu.

Selain itu, Riza berharap momentum apel hari ini dapat dijadikan sebagai referensi mengedukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran atau kepedulian publik, sekaligus bisa mendorong mereka untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu secara aktif dan bertanggung jawab.

"Proses edukasi ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat mencegah dan menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. Seperti halnya praktik politik uang yang kerap terjadi. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, tapi saya yakin kita bisa wujudkan yang terbaik dalam Pemilu 2024," jelasnya.

Dia juga berpesan agar seluruh jajaran pengawas Pemilu di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi DKI Jakarta, segenap pejabat pemerintahan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk turut menguatkan peran masing-masing dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilu guna mewujudkan pemilu tahun 2024 yang sukses dan tertib.

Di samping itu, Riza turut mengapresiasi inisiatif dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengadakan apel tersebut sebagai bentuk langkah awal pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban guna menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

"Dua tahun lagi akan akan menjadi momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Untuk pertama kali, dan satu-satunya di dunia, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara serentak. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan Pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum ditetapkan hari pemungutan suara," ujar politikus Gerindra itu.

Hal itu berarti tahapan Pemilu Serentak tahun 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. Dengan beban tugas dan target melaksanakan rencana pemilu yang tinggi, lanjutnya, maka ada beberapa faktor yang patut dipertimbangkan dan menuntut perhatian semua pihak, khususnya penyelenggara Pemilu.