Wagub DKI Imbau Penerima Bantuan Tunai Belanjakan Uang ke Pasar Terdekat

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau penerima bantuan sosial tunai dapat berkontribusi perputaran ekonomi di wilayahnya. Riza berharap, bantuan tunai sebesar Rp 300.000 dibelanjakan di warung-warung terdekat.

"Dengan uang yang diterima, masyarakat bisa membelanjakannya di warung-warung, pasar-pasar sekitar rumah, dapat menggerakkan ekonomi di sekitar rumah masing-masing sehingga ada peningkatan pergerakan ekonomi," ujar Riza di Balai Kota, Kamis (17/12).

Riza menjelaskan, Pemprov DKI sepakat bantuan yang diberikan pemerintah akibat dampak pandemi Covid-19 yang semula berbentuk kebutuhan pangan diganti menjadi uang tunai senilai Rp 300.000. Alasannya, bantuan tunai lebih bermanfaat dibanding bantuan sebelumnya. Terlebih, nilai dari bantuan tunai diterima utuh oleh penerima manfaat.

Berbeda dengan Bansos sebelumnya, yang nilainya berkurang karena adanya tas sebagai paket menyalurkan Bansos.

"Itu sudah menjadi kebijakan setelah ditimbang-timbang dengan berbagai pertimbangan, bantuan sosial tunai lebih baik diberikan sehingga yang pertama masyarakat mendapatkan haknya penuh tidak berkurang Rp300.000 utuh," tandasnya.

Bantuan akan mulai didistribusikan mulai Januari hingga Juni 2021 melalui Bank DKI atau PT Pos Indonesia. Apabila penerima bantuan tunai tidak memiliki akun rekening Bank DKI, Riza menyebut hal itu akan didaftarkan oleh Dinas Sosial.

Sementara ini, imbuhnya, belum ada jumlah pasti penerima bantuan tunai. Pada Bansos 2020, kepala keluarga di Jakarta penerima manfaat sebanyak 2,4 juta. Di 2021, Riza mengatakan jumlah itu diprediksi berkurang seiring roda perekonomian yang mulai menggeliat.

Kemungkinan jumlahnya menurun karena sudah banyak warga Jakarta yang alhamdulillah bisa dapat bekerja kembali," tuturnya.

Keputusan Usai Mensos Ditangkap KPK

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) RI Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST) pada 2021.

"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial Jakarta, Senin (15/12), dikutip dari Antara.

Kemensos memberikan Bansos untuk warga Jabodetabek berupa paket sembako senilai Rp 300.000. Namun, paket sembako itu rupanya yang digunakan sebagai modus korupsi bagi Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial.

Sementara untuk bansos di luar Jabodetabek, kata Muhadjir, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.

"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," kata Menko PMK tersebut. (mdk/eko)