Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub DKI: Kebutuhan Tanah Lebih Tinggi Dibanding Ketersediaan

Wagub DKI: Kebutuhan Tanah Lebih Tinggi Dibanding Ketersediaan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ©2020 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, kasus yang menyeret Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, merupakan indikasi masalah kompleksitas lahan. Sebab, tingginya kebutuhan lahan tidak seimbang dengan ketersediaan.

"Supply ini tidak seimbang, dibutuhkan banyak tapi tanahnya tidak bertambah," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/3).

Politikus Gerindra itu menuturkan saat masih menjabat di Komisi II DPR RI, ia telah mendorong pemerintah membuat kebijakan komprehensif tentang masalah lahan. Sebab menurutnya, kecurangan tentang pengadaan lahan selama ini tidak berubah yaitu manipulasi sertifikat, dan peran mafia tanah.

"Bagaimana masalah tanah ini, lahan aset milik pemerintah maupun milik swasta, milik masyarakat mendapatkan aspek legalitas yang baik, keadilan, proporsional, ini memang pr yang tidak mudah," tutupnya.

Diketahui Yoory ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat (5/3) atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Munjul, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019.

Lahan tersebut dibeli Pemprov DKI melalui Perumda Sarana Jaya untuk proyek pembangunan rumah dengan DP nol rupiah.

Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan jabatan Yoory nonaktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin (8/3).

Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Aria Bima PDIP Singgung Keadilan Ke Nusron
VIDEO: Aria Bima PDIP Singgung Keadilan Ke Nusron "Saya Percaya Menterinya Prabowo"

Aria Bima meminta agar Kementerian ATR/BPN harus adil, pembagian tanah untuk rakyat dan pengusaha.

Baca Selengkapnya
Indonesia Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Capai Swasembada Pangan
Indonesia Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Capai Swasembada Pangan

Untuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Langganan Banjir, Pramono Bakal Bebaskan Lahan Bantaran Kali Krukut
Langganan Banjir, Pramono Bakal Bebaskan Lahan Bantaran Kali Krukut

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).

Baca Selengkapnya
Dilema Menko AHY soal Pengadaan Lahan: Untuk 3 Juta Rumah dulu atau Cetak Sawah Baru?
Dilema Menko AHY soal Pengadaan Lahan: Untuk 3 Juta Rumah dulu atau Cetak Sawah Baru?

Terkait program pembangunan 3 juta rumah dan swasembada pangan, yang diperkirakan membutuhkan jutaan hektare lahan untuk cetak sawah baru.

Baca Selengkapnya
Di Depan Nusron, Politisi PDIP Ini Minta Kementerian ATR/BPN Taubat Berjamaah
Di Depan Nusron, Politisi PDIP Ini Minta Kementerian ATR/BPN Taubat Berjamaah

Menurutnya, insan agraria pasti terlibat dalam persoalan tanah.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Wacana Wapres jadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, Gibran: Ditunggu Saja
Wacana Wapres jadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, Gibran: Ditunggu Saja

Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi wacana Wakil Presiden diberikan kewenangan sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi.

Baca Selengkapnya
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat

Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya