Wagub DKI: Masalah Tanah di Jakarta Sangat Kompleks

Merdeka.com - Wakip Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria enggan mengomentari kasus dugaan korupsi yang membelit Direktur Utama nonaktif Perumda Sarana Jaya, Yoori C Pinontoan. Namun, Dia mengamini permasalahan tanah di Jakarta sangat kompleks.

"Ya memang kasus tanah di DKI Jakarta ini sudah kita ketahui sejak lama bukan pekerjaan yang mudah kita tahu dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus," ucap Riza di Balai Kota, Senin (8/3).

Riza mengatakan, Pemprov DKI sejatinya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian setiap kali melakukan pembelian tanah. Segala dokumen terkait jual beli lahan dilakukan pemeriksaan ke notaris dan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun jika terjadi kegiatan pidana seperti melakukan manipulasi sertifikat atau tindakan pidana lainnya, Pemprov DKI akan segera menyelidiki pihak-pihak mana yang terlibat.

"Kalau kemudian terjadi ada masalah, itu di sini kita akan lihat siapa yang sengaja merubah data, memanipulasi sertifikat, modifikasi dan sebagainya. Kalau masalah tanah di Jakarta ini merupakan masalah yang kompleks," tandasnya.

Disinggung mengenai lahan diperuntukan proyek rumah dp Rp 0, Riza mengaku tidak tahu. Secara normatif dia berharap agar mafia tanah tidak terus menerus merampas hak warga.

"Saya belum dapat informasi yang detil dan yang jelas dari yang bersangkutan atau dari biro hukum, sekilas yang kami tahu ini terkait pengadaan lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi mafia tanah, apalagi yang mempermainkan merebut hak tanah warga-warga terlebih lagi masyarakat kecil," imbuh Riza.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menonaktifkan jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, sebagai buntut statusnya sebagai tersangka.

Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan ada dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.

Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan jabatan Yoory nonaktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin (8/3).

Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.