Follow
Wagub DKI Minta Perkantoran hingga Tempat Usaha Patuh Aturan PPKM Darurat
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar perkantoran dan tempat usaha dapat mematuhi aturan terkait pelaksanaan PPKM darurat. Kata dia, pihaknya memastikan akan memberikan sanksi untuk perkantoran yang melakukan pelanggaran.
"Bagi kantor-kantor atau unit usaha apa pun, di mana pun, kapan pun yang melanggar peraturan PPKM darurat ini akan kami tindak dan beri sanksi setegas-tegasnya dan seberat-beratnya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (2/7).
Lanjut dia, pihaknya terus melakukan koordinasi Forkopimda terkait pengawasan hingga penindakan pelanggaran saat PPKM darurat. Operasi atau sidak kata Riza akan terus diupayakan untuk memastikan pelaksanaan PPKM.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
"Tentu nanti akan ada operasi, pengawasan, pemantauan dan penindakan, kita akan tingkatkan dan kita akan hadirkan aparat sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah yang kita miliki," ucapnya.
Selain itu, Riza juga meminta agar satgas Covid-19 internal di setiap perkantoran dapat menegakkan aturan yang ada.
"Tentu setiap kantor ada satgasnya, untuk memastikan pelaksanaan kantor bekerja di rumah, khusus untuk yang non-esensial," jelas Riza.
Sementara itu, pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Tarik rem darurat ini dilakukan karena lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air terutama karena adanya varian baru Virus Corona.
"Pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar bisa bersama-sama membendung penyebaran Covid-19 ini," kata Jokowi seperti disiarkan langsung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).
Menurut dia, kebijakan ini diambil setelah mendapat masukan dari para menteri, ahli terkait dan kepala daerah.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli khusus di Jawa dan Bali," ujar Jokowi.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Karyoto menekankan pentingnya untuk memeriksa kembali kondisi pribadi.
Baca Selengkapnya
Fadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca Selengkapnya
Pengawasan melekat dilakukan secara terus-menerus ke semua anggota.
Baca Selengkapnya
Kepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan tangkapan kamera hanya tiga personel kepolisian yang berada di Kantor PDIP Solo.
Baca Selengkapnya
Kepolisian menggelar patroli gabungan skala besar bersama personel Kodim 0322 Siak dan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak
Baca Selengkapnya
Daerah rawan banjir dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
Baca Selengkapnya
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya
Selain peningkatan pengamanan di kantor penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu, Wakapolres juga memerintahkan anak buah rutin patroli siang dan malam.
Baca Selengkapnya
Wakapolres Kampar Kompol Andi Cakra Putra memerintahkan anak buah untuk tidak lengah.
Baca Selengkapnya
Patroli ini menyasar sejumlah tempat yang dinilai rawan, mulai dari warung remang-remang hingga area perkantoran.
Baca Selengkapnya